Penggajian PPPK Lhokseumawe Dibahas Mahasiswa FH Unimal dengan Wali Kota
Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal membawa aspirasi dan hasil kajian sejumlah persoalan masyarakat dalam audiensi dengan Wali Kota
THE ATJEH NET — Persoalan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu isu yang dibahas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) bersama Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, Rabu, 23 September 2026.
Pembahasan berlangsung dalam audiensi mahasiswa FH Unimal bersama Wali Kota Lhokseumawe di ruang kerja wali kota. Mahasiswa datang bersama perwakilan BEM FH, DPM FH dan LPM FH Unimal.
Selain persoalan PPPK, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan hasil kajian mengenai persoalan pembangunan serta isu yang berkembang di masyarakat.
Sayuti mengatakan masukan dan kajian mahasiswa dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Saya menyambut baik setiap aspirasi dan kajian yang disampaikan. Dialog seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif,” kata Sayuti.
Menurut dia, pemerintah daerah terbuka terhadap masukan mahasiswa sepanjang pembahasannya berada dalam kewenangan pemerintah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa dan pemerintah daerah membahas masukan yang disampaikan secara langsung. Namun, belum ada keterangan mengenai keputusan atau kebijakan baru Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait persoalan penggajian PPPK dari audiensi tersebut.
Aspirasi mahasiswa selanjutnya menjadi bahan komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi terkait sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kota Lhokseumawe juga membuka ruang komunikasi untuk menindaklanjuti masukan yang disampaikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Baca Juga:
