Tiga Kader JASA Bireuen Mulai Diperbincangkan Elite Politik, Ketua: Arah Politik Belum Diputuskan

THE ATJEH NET - Isu mengenai arah politik tiga kader muda Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen mulai menjadi perbincangan di tengah dinamika politik daerah. Nama Muhammad Saleh alias Abu Alfie, Muhammad Amin, dan Syawal Fitra disebut- sebut sebagai kader potensial yang mulai diperhatikan sejumlah kalangan politik di Kabupaten Bireuen.

Ketua JASA Kabupaten Bireuen, Mauliadi, S.H., saat dikonfirmasi pada Rabu (23/9/2026), membenarkan bahwa ketiga nama tersebut merupakan kader yang selama ini aktif dalam organisasi dan konsisten mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan anak syuhada serta korban konflik Aceh.

Menurut Mauliadi, ketiganya memiliki latar belakang dan bidang pengabdian yang berbeda, namun sama-sama dinilai memiliki potensi untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik Aceh.

Muhammad Saleh alias Abu Alfie, merupakan putra almarhum Kadhi Negara Aceh Merdeka, Abon Abdullah. Abu Alfie saat ini dipercaya sebagai Juru Bicara JASA Kabupaten Bireuen wilayah Batee Iliek. Ia disebut memiliki pemahaman keagamaan dan politik serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sementara Muhammad Amin merupakan kader JASA Bireuen yang membidangi Agama, Adat dan Istiadat. Ia selama ini diarahkan pada penguatan nilai-nilai keislaman dan adat Aceh, khususnya di kalangan generasi muda.

Sedangkan Syawal Fitra merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPW JASA Bireuen. Kader muda tersebut dikenal aktif dan memiliki jaringan luas di kalangan pemuda.

"Ketiganya merupakan kader potensial JASA Bireuen saat ini. Mereka adalah representasi generasi penerus perjuangan yang tidak hanya mewarisi darah syuhada, tetapi juga semangat untuk membangun Aceh dengan ilmu, akhlak dan kerja nyata," ujar Mauliadi.

Mauliadi menegaskan, JASA Bireuen tidak menutup diri terhadap ruang politik dan justru membuka peluang kaderisasi bagi anak-anak syuhada untuk berkiprah dalam politik secara bermartabat.

Menurutnya, keberadaan kader dari kalangan anak syuhada di lembaga legislatif diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk memperjuangkan hak-hak korban konflik sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat Aceh.

Namun demikian, Mauliadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai arah politik ketiga kader tersebut.

"Saya selaku pimpinan JASA Bireuen belum dapat memberikan tanggapan yang pasti terkait arah politik ketiganya. Semua itu belum dibahas secara resmi dalam rapat musyawarah DPP JASA Aceh. Keputusan mengenai penugasan politik akan diputuskan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah organisasi," katanya.

Muncul Kritik: JASA Jangan Sekadar Dijadikan Kendaraan Politik

Di tengah pernyataan tersebut, muncul pula kritik dari seorang warga berinisial S, yang mengaku mengenal sangat Ketua maupun sejumlah pengurus JASA Bireuen.

S mempertanyakan independensi organisasi tersebut dan meminta agar masyarakat tidak hanya melihat pernyataan politik dari sisi formal organisasi, tetapi juga mencermati arah gerak para pengurus dan kadernya.

"Kami belum tentu percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan Ketua JASA Bireuen. Kami cukup mengenal arah dan tujuan ketua serta beberapa pengurus JASA Bireuen," ujar S kepada media ini, Rabu (23/9/2026), di kawasan Gandapura.

S bahkan mempertanyakan apakah keberadaan JASA di tengah masyarakat benar-benar semata-mata untuk memperjuangkan harkat dan martabat anak syuhada serta korban konflik, atau terdapat kepentingan politik tertentu di belakang aktivitas organisasi tersebut.

Ia menduga terdapat kemungkinan organisasi tersebut dimanfaatkan sebagai kendaraan politik oleh pihak tertentu untuk membangun pengaruh di tengah masyarakat Aceh. Namun, dugaan tersebut merupakan pandangan S. yang dipaparkan kepada media ini.

"Kalau pengakuan JASA Bireuen memang benar bahwa mereka tetap solid dan fokus pada perjuangan harkat dan martabat anak syuhada serta korban konflik, maka itu harus dibuktikan melalui sikap dan kerja nyata, bukan hanya pernyataan," tegasnya.

Menurut S, persoalan ini penting karena nama besar perjuangan anak syuhada dan korban konflik memiliki nilai historis dan emosional yang kuat di tengah masyarakat Aceh.

Karena itu, ia meminta agar JASA tidak kehilangan identitas perjuangannya hanya karena dinamika politik praktis.

"Jangan sampai perjuangan anak syuhada dan korban konflik hanya dijadikan pintu masuk untuk kepentingan politik tertentu. Kalau memang ingin terjun ke politik, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan jangan berlindung di balik nama perjuangan," katanya.

S juga melontarkan sindiran dengan bahasa Aceh yang ditujukan kepada pimpinan JASA Bireuen.

"Coba tanya kepada Ketua JASA Bireuen, aneuk itek mantong, aneuk langsat ngon coklat, aneuk rambutan, atawa aneuk sengon ka udep?" ujarnya.

Ungkapan tersebut, kata S, merupakan sindiran agar publik dapat melihat lebih jauh siapa sebenarnya yang menjadi prioritas perjuangan organisasi dan ke mana arah organisasi tersebut dibawa.

Arah Politik Tiga Kader Masih Menunggu Keputusan Organisasi

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, posisi resmi JASA Bireuen saat ini sebagaimana disampaikan Mauliadi adalah belum menetapkan arah politik ketiga kader tersebut.

Artinya, pembicaraan mengenai kemungkinan ketiganya masuk dalam gelanggang politik masih berada pada ranah dinamika dan pembicaraan publik, sementara keputusan organisasi disebut masih menunggu mekanisme musyawarah di tingkat JASA Aceh.

Perkembangan ini sekaligus membuka ruang pertanyaan baru di tengah masyarakat: apakah kaderisasi politik anak syuhada akan menjadi bagian dari perjuangan baru JASA, atau justru akan menyeret organisasi tersebut semakin jauh ke dalam pusaran politik praktis?

Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan ditentukan bukan hanya oleh pernyataan para pengurus, tetapi juga oleh sikap, keputusan organisasi, serta langkah politik yang benar-benar diambil para kadernya.(Red)