Huntap Lokop Aceh Timur Terkendala Akses, Warga Masih Menyeberangi Sungai

THE ATJEH NET — Pemulihan kawasan Lokop, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, masih menghadapi persoalan akses. Warga yang menempati hunian sementara di lokasi lebih tinggi masih harus menyeberangi sungai untuk menjalankan aktivitas, termasuk anak-anak yang menuju sekolah.

Kondisi itu membuat pembangunan hunian tetap (huntap) tidak cukup hanya dengan menyediakan rumah. Jalan dan jembatan menuju kawasan relokasi perlu disiapkan bersamaan agar hunian baru terhubung dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lahan pertanian.

Huntap Ujung Karang dan Umah Sunti menjadi bagian dari rencana pemulihan kawasan tersebut. Namun, penyelesaian pembayaran lahan masih diproses Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Harga lahan ditetapkan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Kesiapan lokasi juga membutuhkan rekomendasi Badan Geologi serta kepastian bahwa lahan berada di luar zona merah dan kawasan hutan lindung.

Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase menyebut pembangunan huntap perlu dikerjakan bersama akses pendukung.

“Huntap Ujung Karang dan Umah Sunti dikerjakan bersama jembatan dan jalan masuk,” tulis Guslin dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi yang menjadi bahan pemutakhiran Rencana Induk tahun anggaran 2027.

Penanganan tersebut direkomendasikan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BNPB, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Persoalan akses tidak hanya berada di sekitar kawasan relokasi. Koridor menuju Lokop juga membutuhkan penanganan sedikitnya enam titik longsor dan empat jembatan Bailey.

Perbaikan jalur tersebut diperlukan untuk memperlancar mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi kebutuhan masyarakat dan material pembangunan.

Di kawasan permukiman, akses sungai juga menjadi bagian dari pemulihan. Alur sungai yang bergeser ke kawasan kampung dan lahan pertanian membutuhkan normalisasi, pembersihan material kayu, serta pembangunan tanggul atau bangunan penahan.

Penanganan itu berkaitan dengan pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Sawah yang kembali berfungsi akan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi warga setelah bencana.

Pemulihan layanan dasar berjalan bersamaan. Kegiatan belajar tetap berlangsung, sedangkan Puskesmas Lokop darurat telah beroperasi sejak awal 2026.

Rehabilitasi SDN 1 Lokop masih membutuhkan penyelesaian status sekitar 500 meter persegi lahan milik TNI atau Kementerian Pertahanan. Sementara pembangunan Puskesmas Lokop permanen direncanakan pada 2027.

Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan Lokop masih berlangsung pada beberapa sisi sekaligus: penyediaan hunian, pembukaan akses, penanganan sungai, serta pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dari sisi pendanaan, Aceh Timur telah merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Rp11,76 miliar atau 21,92 persen dari pagu Rp53,64 miliar berdasarkan rapat koordinasi pada 21 September 2026.

Pemerintah daerah mendorong percepatan realisasi melalui rapat koordinasi, penyatuan kanal pelaporan, dan penetapan target bagi perangkat daerah yang belum mencatat realisasi.

Bagi warga Lokop, penyelesaian pemulihan tidak berhenti pada tersedianya rumah. Hunian baru perlu terhubung dengan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sumber penghidupan agar relokasi benar-benar memulihkan aktivitas masyarakat.