SWIPE UP TO READ

Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima

BIREUEN- Bantuan Presiden (Bampres) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak banjir di Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, Aceh, diduga menjadi ladang pungutan oleh oknum perangkat gampong. Ironisnya, bantuan pemerintah yang seharusnya diterima secara utuh oleh masyarakat untuk memulihkan usaha pascabencana justru dikeluhkan mengalami pemotongan hingga Rp1 juta per penerima.

Dugaan praktik tersebut mencuat setelah sejumlah warga penerima bantuan di Gampong Cot Kruet mengaku harus menyerahkan sebagian dana yang diterima melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada seseorang berinisial KA, yang disebut-sebut merupakan salah satu perangkat Gampong Cot Kruet.

Dari total bantuan sebesar Rp3 juta per pelaku usaha, penerima mengaku hanya dapat menikmati Rp2 juta. Sementara Rp1 juta lainnya diserahkan kepada KA dengan alasan biaya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus proses pengajuan dan pengunggahan data penerima bantuan.

Persoalan ini bukan sekadar soal besaran uang yang dipungut. Lebih jauh, muncul pertanyaan serius mengenai dasar hukum, transparansi, serta kewenangan pihak yang meminta uang dari masyarakat penerima bantuan pemerintah tersebut.

Berdasarkan keterangan tiga narasumber yang diwawancarai wartawan pada Minggu (22/11/2026) malam, terdiri atas dua orang penerima bantuan dan seorang narasumber yang mengaku berasal dari internal perangkat desa, dugaan pemotongan itu terjadi terhadap sejumlah penerima manfaat.

Ketiganya meminta identitas mereka dirahasiakan karena khawatir terhadap kemungkinan dampak yang timbul setelah persoalan tersebut diungkapkan.

Salah seorang penerima bantuan, sebut saja N, mengungkapkan bahwa dirinya semula menerima bantuan sebesar Rp3 juta melalui rekening BSI. Namun, setelah dana masuk, ia diminta menyerahkan Rp1 juta kepada KA yang disebut bertanggung jawab mengurus dokumen NIB dan mengunggah data penerima bantuan.

"Uang kami dipotong Rp1 juta dari bantuan Rp3 juta. Kami menerima uang tersebut melalui Bank BSI, kemudian setelah itu kami setor kepada KA selaku pihak yang mengurus pembuatan surat NIB dan menaikkan data kami," ungkap N.

Menurut N, besaran potongan tersebut sangat memberatkan. Apalagi, berdasarkan informasi yang diketahuinya, biaya pengurusan administrasi serupa di sejumlah desa lain disebut hanya berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, bahkan ada yang diberikan secara sukarela.

"Yang kami herankan, di desa lain tidak ada pemotongan sebesar ini. Paling ada Rp200 ribu atau Rp300 ribu, itu pun seikhlasnya. Tetapi di sini mencapai Rp1 juta dari Rp3 juta. Artinya lebih dari 33 persen," ujarnya.

N juga mengaku tidak berani menolak permintaan tersebut karena khawatir proses pengajuan bantuan maupun pengunggahan datanya tidak dilanjutkan.

"Kalau tidak kami berikan, kami khawatir data kami tidak dinaikkan atau justru di-pending. Kami sebagai penerima tentu takut bantuan kami tidak diproses," tambahnya.

Pengakuan serupa disampaikan penerima lainnya, sebut saja T. Ia mengaku mengalami hal yang sama, yakni menyerahkan Rp1 juta setelah menerima bantuan Rp3 juta melalui rekening BSI.

Menurut T, bantuan tersebut merupakan hak masyarakat yang terdampak banjir, khususnya pelaku UMKM yang kehilangan barang dagangan, peralatan, maupun perlengkapan usaha akibat bencana.

"Yang kami sesalkan, uang itu merupakan hak kami. Kalau memang diminta bantuan untuk pengurusan, kami juga bersedia memberikan secara sukarela. Tetapi jangan sampai dipatok Rp1 juta. Itu sangat memberatkan kami," keluhnya.

Ia menegaskan, bantuan pemerintah tersebut sangat dibutuhkan untuk membeli kembali peralatan usaha yang rusak dan mengganti barang dagangan yang hilang akibat terjangan banjir.

Namun, jika sebagian dana harus diserahkan untuk biaya pengurusan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya, tujuan bantuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat justru berpotensi tidak tercapai.

"Kami berharap uang tersebut segera dikembalikan kepada kami selaku penerima bantuan. Bantuan itu sangat kami butuhkan untuk membeli kembali alat-alat usaha yang rusak akibat banjir," harap T.

Muncul Pengakuan Potongan hingga 50 Persen

Dugaan pemotongan tersebut semakin mengundang perhatian setelah seorang narasumber yang mengaku berasal dari internal perangkat desa, sebut saja B, turut mengungkapkan adanya praktik pemotongan dengan nominal yang disebut-sebut lebih besar terhadap sejumlah penerima.

Menurut B, selain biaya pengurusan NIB dan pengunggahan data, terdapat pula pembicaraan mengenai biaya koordinasi dengan pihak Kecamatan Makmur.

Ia mengaku memperoleh informasi tersebut setelah menanyakan langsung kepada KA mengenai besarnya uang yang diminta dari penerima bantuan.

"Ketika bertemu dengan si KA, dia menyampaikan bahwa uang tersebut untuk pengurusan NIB dan juga sebagian dana itu untuk disetor ke pihak kantor Camat Makmur. Makanya uang tersebut besar kena pemotongannya," ujar B, mengutip keterangan yang diperolehnya dari KA.

B bahkan menyebut terdapat penerima lain yang diduga mengalami pembagian dana dengan skema 50:50. Dari bantuan Rp3 juta, masing-masing pihak disebut memperoleh Rp1,5 juta.

"Itu belum seberapa. Malah ada yang kena pemotongan 50:50, Rp1,5 juta untuk penerima dan Rp1,5 juta untuk KA," tambahnya.

Pengakuan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Terutama untuk memastikan apakah benar terdapat pungutan dengan alasan biaya koordinasi, siapa pihak yang meminta, serta apakah uang tersebut benar-benar disetorkan kepada pihak kecamatan.

Jika benar terdapat pungutan yang dipatok tanpa dasar aturan dan dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan masyarakat terhadap proses bantuan, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan administrasi biasa.

Jangan Biarkan Bantuan Korban Banjir Menjadi Beban Baru

Diketahui, Gampong Cot Kruet memiliki empat dusun, yakni Dusun Kuta Sabi, Cot Tengoh, Paya Puncong, dan Meulinteng.

Munculnya pengaduan masyarakat tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan pemeriksaan secara terbuka. Jangan sampai bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana justru berkurang akibat pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Pemerintah Kecamatan Makmur, Pemerintah Gampong Cot Kruet, serta instansi teknis yang menangani program bantuan perlu menjelaskan secara terbuka apakah pengurusan NIB dan pengunggahan data penerima memang dibebankan kepada masyarakat, berapa biaya resminya jika ada, serta siapa yang berwenang memungut biaya tersebut.

Lebih penting lagi, perlu dipastikan apakah terdapat instruksi, kesepakatan, atau mekanisme resmi yang membenarkan pemotongan dana bantuan sebesar Rp1 juta, bahkan dugaan pembagian 50:50 sebagaimana disampaikan narasumber.

Apabila tidak memiliki dasar hukum, uang yang telah dipungut dari penerima bantuan patut ditelusuri dan diminta untuk dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.

Hingga berita ini ditayangkan, media ini belum memperoleh konfirmasi dari pihak KA, Pemerintah Gampong Cot Kruet, Camat Makmur, maupun instansi pemerintah terkait mengenai dugaan pemotongan dana Bampres UMKM tersebut.(MS)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima
  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima
  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima
  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima
  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima
  • Diduga Oknum Perangkat Gampong di Makmur Pangkas Bantuan Bampres UMKM Rp1 Juta per Penerima