Dipanggil Polisi Usai Konflik Penertiban PKL, Wartawan Reza Mengaku Dicekik dan Dihadang
BIREUEN- Ironis! Seorang wartawan yang mengaku datang ke lokasi setelah menerima panggilan telepon dari pedagang, justru berakhir dengan laporan dugaan penganiayaan di kepolisian. Persoalan yang bermula dari pemberitaan penertiban kios pedagang kaki lima (PKL) di pusat Kota Bireuen kini menyeret wartawan AcehPost.id, M. Reza alias Epong, ke ranah hukum.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan deretan kios samping Gereja Methodist, Kota Bireuen. Konflik yang melibatkan Reza dengan seorang pemilik kios bernama Faisal dan seorang anggota Satpol PP yang disebut bernama Anto itu menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Terutama mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lokasi hingga berujung pada laporan polisi.
Reza mengaku kedatangannya malam itu bukan untuk mencari keributan, apalagi melakukan penganiayaan. Ia menyebut dirinya datang setelah beberapa kali dihubungi melalui telepon dan diminta segera mendatangi lokasi.
Berdasarkan penuturannya, sebelum kejadian tersebut, Reza sedang menjalankan tugas jurnalistik di Pendopo Bupati Bireuen dalam kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Sekitar pukul 19.15 WIB, ia mengaku menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Anto, yang disebut berasal dari pihak Satpol PP. Dalam percakapan tersebut, Reza diminta segera mendatangi lokasi penertiban kios.
Namun, karena masih menjalankan tugas peliputan, ia belum dapat memenuhi permintaan tersebut.
Sekitar pukul 23.30 WIB, telepon kembali masuk. Kali ini, panggilan datang dari Faisal, salah seorang pedagang yang berjualan di samping Gereja Methodist.
Menurut Reza, Faisal terdengar panik dan berulang kali memintanya datang malam itu juga.
"Kamu kemari dulu, jangan besok," demikian kalimat yang menurut Reza disampaikan Faisal melalui telepon.
Merasa perlu mengetahui persoalan yang sedang terjadi, Reza akhirnya mendatangi lokasi bersama anaknya, Hafiz, yang masih berusia 12 tahun, serta seorang anak lainnya bernama Farel.
Namun, kedatangan yang semula dimaksudkan untuk mengetahui persoalan justru berubah menjadi ketegangan.
Setibanya di lokasi, Reza mengaku langsung mendapat bentakan dan pertanyaan bernada keras dari Faisal mengenai pemberitaan yang pernah ditulisnya.
"Kenapa kamu tulis ini? Kenapa?" demikian pertanyaan yang menurut Reza dilontarkan kepadanya.
Reza mengaku berusaha meminta penjelasan mengenai persoalan yang dipermasalahkan. Namun, situasi semakin memanas setelah Anto, yang disebut merupakan saudara Faisal, turut datang dan terlibat dalam ketegangan tersebut.
Tidak ingin persoalan semakin melebar, terlebih dirinya datang bersama dua anak di bawah umur, Reza mengaku memilih mengakhiri pembicaraan dan meninggalkan lokasi.
Akan tetapi, menurut pengakuannya, upaya untuk pergi justru berujung pada dugaan penghadangan.
Saat hendak meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor, kendaraan Reza disebut dihalangi oleh Faisal bersama Anto.
Bahkan, Reza mengaku telah tiga kali meminta agar persoalan tersebut dibicarakan keesokan harinya.
"Anak-anak, besok kita bicara," ujarnya saat mencoba menghindari pertengkaran.
Namun, permintaan itu disebut tidak diindahkan. Situasi semakin tidak terkendali hingga kendaraan yang dikendarainya terhalang dan anaknya hampir terjatuh.
Dalam kondisi tersebut, Reza mengaku mengalami pencekikan dari arah belakang oleh Anto. Sementara Faisal disebut turut melakukan penyerangan.
Merasa terancam dan berupaya melepaskan diri, Reza mengaku mengayunkan kaki sebagai bentuk pembelaan diri. Kontak fisik tersebut kemudian berkembang menjadi perkelahian.
Dari Ketegangan Lapangan Berujung Laporan Polisi
Persoalan tersebut selanjutnya dibawa ke Polsek. Kapolsek bersama Kanit disebut sempat berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan meredam ketegangan.
Namun, persoalan akhirnya berkembang ke ranah hukum.
Berdasarkan surat undangan klarifikasi Satreskrim Polres Bireuen tertanggal 13 November 2026, Reza diminta hadir untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Faisal.
Dalam surat bernomor LP/B/328/X/ 2026/SPKT/Polres Bireuen/Polda Aceh, penyidik mencantumkan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Reza dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Rabu, 18 November 2026, pukul 10.00 WIB, di Ruang Unit I Pidum Satreskrim Polres Bireuen.
Menanggapi laporan tersebut, Reza menegaskan bahwa dirinya tidak pernah datang dengan niat melakukan penganiayaan.
Ia justru mengaku berusaha menghindari pertengkaran dan memilih meninggalkan lokasi sebelum akhirnya terjadi kontak fisik.
"Saya datang karena dihubungi dan diminta segera ke lokasi. Saya tidak datang untuk mencari masalah. Ketika situasi memanas, saya memilih pergi. Tetapi kendaraan saya justru dihadang. Saya juga mengalami pencekikan dari belakang. Kalau saya melakukan gerakan fisik, itu terjadi ketika saya berusaha melindungi diri," ungkap Reza.
Polisi Diminta Jangan Hanya Mendengar Satu Versi
Reza meminta penyidik Polres Bireuen mengungkap peristiwa tersebut secara menyeluruh, bukan sekadar mendasarkan pemeriksaan pada laporan salah satu pihak.
Menurutnya, seluruh rangkaian kejadian harus diperiksa secara objektif, mulai dari riwayat komunikasi telepon sebelum dirinya datang, saksi-saksi yang berada di lokasi, rekaman CCTV, hingga bukti lain yang dapat menjelaskan kronologi sebenarnya.
Termasuk dugaan penghadangan dan pencekikan yang menurut pengakuannya dialami saat berusaha meninggalkan lokasi.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai perlindungan terhadap wartawan ketika menjalankan fungsi jurnalistik, terutama saat pemberitaan menyangkut kepentingan publik dan kebijakan penertiban pemerintah.
Sebab, apabila seseorang merasa dirugikan atau keberatan terhadap sebuah pemberitaan, tersedia mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta pengaduan kepada Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Keberatan terhadap pemberitaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur, bukan dengan intimidasi maupun kekerasan fisik.
Pasal 8 UU Pers secara tegas mengatur bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 turut menjadi bagian penting dalam penguatan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pers.
Meski demikian, dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan tetap harus diproses secara profesional dan objektif. Status seseorang sebagai wartawan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum, sebagaimana laporan terhadap wartawan juga tidak boleh mengabaikan fakta dan bukti yang menguntungkan dirinya.
Reza berharap Polres Bireuen tidak hanya memeriksa dugaan penganiayaan yang dilaporkan Faisal, tetapi juga menelusuri dugaan pencekikan dan penghadangan yang menurut keterangannya terjadi di lokasi.
Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat Membungkam Pers
Kasus ini menjadi ujian bagi profesionalitas penegakan hukum sekaligus penghormatan terhadap kebebasan pers di Kabupaten Bireuen.
Sengketa pemberitaan tidak boleh berubah menjadi ruang intimidasi terhadap wartawan. Sebaliknya, profesi jurnalistik juga tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Polisi harus mampu memisahkan secara terang antara persoalan keberatan terhadap pemberitaan dan dugaan tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tersebut.
Publik kini menunggu keberanian dan objektivitas Polres Bireuen dalam mengungkap seluruh fakta, termasuk memeriksa keterangan kedua belah pihak, saksi, serta bukti-bukti pendukung.
Jangan sampai proses penegakan hukum hanya berhenti pada satu laporan, sementara dugaan peristiwa lain yang menjadi bagian dari rangkaian kejadian justru luput dari pemeriksaan.
Sebab, keadilan tidak boleh dibangun berdasarkan siapa yang lebih dahulu melapor, siapa yang lebih kuat, atau siapa yang memiliki posisi tertentu.
Hukum harus berdiri di atas fakta, bukan keberpihakan. Dan kebebasan pers harus dilindungi, bukan dipertaruhkan oleh intimidasi.(Red)
Baca Juga: