HRD Desak Kementerian PU Percepat Pembangunan Irigasi dan Pengendalian Banjir Aceh

JAKARTA- Memperjuangkan kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya dengan mendengar keluhan dan mencatat aspirasi. Perjuangan sesungguhnya adalah memastikan setiap kebutuhan masyarakat mendapat perhatian serius, diperjuangkan melalui kebijakan, dan diwujudkan dalam pembangunan yang membawa manfaat nyata.

Prinsip itulah yang terus dipegang H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh II sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Demi memperjuangkan kebutuhan masyarakat Aceh, HRD mendatangi langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, beserta jajaran pejabat terkait di ruang kerja Dirjen SDA, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, melainkan langkah konkret membawa persoalan yang selama ini membebani masyarakat Aceh ke meja pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian, mulai dari ancaman banjir, pendangkalan sungai, pembangunan tanggul, penguatan bendung hingga kebutuhan infrastruktur irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat.

Langkah HRD tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke Kabupaten Aceh Utara pada 3 November dan Kabupaten Pidie Jaya pada 4 November 2026. Berbagai kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan kemudian dirangkum menjadi usulan prioritas untuk diperjuangkan kepada Kementerian PU.

Irigasi 1.700 Hektare Jadi Prioritas

Salah satu perhatian utama HRD adalah pembangunan Irigasi Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara, yang diproyeksikan mampu melayani sekitar 1.700 hektare areal persawahan.

Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan kepastian ketersediaan air bagi para petani.

Untuk mempercepat proses realisasinya, HRD mendorong agar anggaran penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, pembangunan irigasi bukan semata-mata menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan ribuan masyarakat yang menggantung kan kehidupan pada sektor pertanian.

Dorong Penguatan Bendung dan Perlindungan dari Banjir

Selain sektor irigasi, HRD juga memperjuangkan pembangunan tanggul atau tebing Sungai Krueng Sawang sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu Bendung Daerah Irigasi (D.I.) Jamuan.

Untuk mendukung tahapan pembangunan tersebut, ia mendorong pengalokasian anggaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027.

Tidak hanya itu, HRD turut meminta dukungan pembangunan ground sill guna memperkuat fungsi Bendung D.I. Jamuan yang sedang dibangun. Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai Rp40 miliar, sementara dokumen perencanaannya telah tersedia.

Bagi HRD, penguatan infrastruktur sungai dan bendung merupakan kebutuhan mendesak. Infrastruktur tersebut harus mampu mendukung sistem irigasi sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat derasnya aliran air.

Normalisasi Sungai untuk Melindungi Permukiman dan Lahan Pertanian

Persoalan sedimentasi dan pendangkalan sungai juga menjadi perhatian serius. HRD mengusulkan normalisasi Sungai Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara dan Sungai Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya.

Penanganan kedua sungai tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi teknis masing-masing, sehingga kapasitas aliran air dapat ditingkatkan dan risiko banjir yang mengancam permukiman serta lahan pertanian masyarakat dapat diminimalkan.

“Semua aspirasi ini kami bawa langsung ke Kementerian PU karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ada petani yang membutuhkan kepastian air untuk sawahnya, ada warga yang membutuhkan perlindungan dari ancaman banjir, dan ada infrastruktur yang harus diperkuat. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang tanpa penanganan yang jelas,” ujar HRD.

Pascabencana, Aceh Membutuhkan Pembangunan yang Lebih Kuat

HRD menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur sumber daya air harus menjadi bagian penting dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan longsor November 2025.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan kerusakan yang telah terjadi. Pemerintah juga harus membangun sistem perlindungan yang lebih kuat agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman bencana serupa.

Infrastruktur pengendalian banjir, normalisasi sungai, penguatan tanggul dan pembangunan irigasi harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi kehidupan masyarakat sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU bersama jajaran menerima dan mencermati berbagai usulan HRD, termasuk kebutuhan teknis, kesiapan dokumen perencanaan, serta tahapan yang diperlukan agar program-program tersebut dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran kementerian.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Banggar DPR RI, HRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh usulan tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian PU dan balai teknis terkait, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bagi saya, ini bukan sekadar memperjuangkan proyek pembangunan. Di balik setiap usulan ada kepentingan dan harapan masyarakat. Kita ingin petani bisa menggarap sawah dengan ketersediaan air yang memadai, warga tidak lagi dihantui banjir, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, perjuangan terhadap aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada pertemuan atau sebatas penyampaian usulan. Setiap kebutuhan harus terus dikawal agar memperoleh tindak lanjut dan kepastian melalui program pembangunan.

HRD berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air di Aceh.

Baginya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama setiap kebijakan pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat.

“Aspirasi rakyat adalah amanah yang harus diperjuangkan. Kita ingin pembangunan benar-benar hadir untuk masyarakat, melindungi kehidupan mereka, memperkuat ekonomi, dan membuka masa depan Aceh yang lebih sejahtera,” demikian HRD.