Ironi Pascabanjir Peudada: Perahu Hancur Diterjang Banjir, Nelayan Justru Dijebloskan ke Penjara
BIREUEN- Bencana banjir bandang yang menerjang kawasan pesisir Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, pada 26 November 2025, menyisakan kisah pilu bagi masyarakat nelayan. Di tengah kehancuran puluhan perahu akibat derasnya arus banjir, seorang nelayan justru harus mendekam di balik jeruji besi setelah dituduh melakukan tindak pidana pemotongan tali perahu motor.
Nelayan tersebut adalah Fadhli bin Agani (51), warga Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada. Ia kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Bireuen setelah perkara yang menjeratnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen.
Fadhli resmi ditahan jaksa sejak 12 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Bireuen. Namun, di balik proses hukum yang berjalan, muncul sejumlah pertanyaan serius mengenai konstruksi perkara, alat bukti, hingga prosedur penyidikan yang disebut-sebut menyisakan kejanggalan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang putusnya tali sebuah perahu. Lebih jauh, perkara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana sebuah peristiwa yang terjadi di tengah situasi bencana besar kemudian berujung pada penahanan seorang nelayan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media, peristiwa banjir bandang terjadi sekitar pukul 02.00 WIB malam. Saat itu, kawasan aliran sungai dilanda terjangan banjir dengan kondisi cuaca ekstrem, hujan deras, listrik padam, serta jarak pandang yang sangat terbatas.
Ironisnya, pelapor, Ibrahim, disebut-sebut berada bersama Fadhli di dalam perahu milik nelayan tersebut hingga sore hari pada hari kejadian. Kondisi ini menjadi salah satu fakta yang patut didalami untuk menguji kebenaran tuduhan pemotongan tali perahu.
Penyidikan Dipertanyakan, Olah TKP Disebut Tak Dilakukan
Berdasarkan informasi yang diperoleh, perkara ini bermula dari laporan Ibrahim ke Polsek Peudada dengan tuduhan bahwa Fadhli telah memotong tali perahu miliknya.
Namun, Fadhli membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah Fadhli menyayangkan langkah penyidik yang menurut keterangannya tidak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), tetapi perkara tersebut tetap diproses hingga berujung pada penahanan.
Jika benar olah TKP tidak dilakukan, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana penyidik membangun konstruksi peristiwa, memastikan lokasi kejadian, serta menguji keterkaitan antara tersangka dan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Dalam perkara pidana, pembuktian tidak semestinya dibangun hanya berdasarkan tuduhan sepihak. Setiap keterangan, kondisi tempat kejadian, alat bukti, dan kemungkinan lain harus diuji secara objektif.
Apalagi, peristiwa yang dipersoalkan terjadi ketika masyarakat sedang menghadapi bencana banjir bandang yang melumpuhkan aktivitas warga.
Korban Bencana Berubah Menjadi Tahanan
Di tengah musibah tersebut, puluhan perahu nelayan di kawasan Peudada dilaporkan rusak bahkan hancur diterjang derasnya arus banjir. Masyarakat pesisir kehilangan sarana utama untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Namun, di tengah penderitaan itu, Fadhli justru harus menghadapi proses hukum yang membuatnya kehilangan kebebasan selama lebih dari sebulan.
Fadhli juga disebut telah menolak upaya mediasi terkait persoalan tersebut. Perkara kemudian berlanjut ke jalur hukum hingga akhirnya dilimpahkan ke Kejari Bireuen.
Kini, ia hanya bisa menunggu proses persidangan untuk membuktikan kebenaran dan memperjuangkan haknya di hadapan majelis hakim.
Kasus ini menjadi ujian bagi profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang lahir dari situasi bencana. Jangan sampai proses penegakan hukum justru mengabaikan konteks kejadian, mengesampingkan fakta lapangan, atau terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh bukti diuji.
Publik Menunggu Kebenaran Terungkap
Penahanan Fadhli menyisakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari aparat penegak hukum. Apa bukti yang menguatkan tuduhan pemotongan tali perahu tersebut? Apakah saksi-saksi telah diperiksa secara menyeluruh? Bagaimana kondisi perahu dan tali yang dipersoalkan? Serta apakah seluruh kemungkinan yang berkaitan dengan terjangan banjir bandang telah didalami?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa proses hukum berjalan tanpa pengujian fakta yang memadai.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Fadhli berhak mendapatkan proses peradilan yang objektif, transparan, dan adil. Sebaliknya, pelapor juga berhak mendapatkan kepastian hukum atas laporan yang disampaikannya.
Pada akhirnya, pengadilanlah yang akan menguji seluruh alat bukti dan menentukan apakah tuduhan terhadap Fadhli terbukti atau tidak.
Di tengah upaya masyarakat Peudada bangkit dari kehancuran akibat banjir, kisah seorang nelayan yang kini mendekam di penjara ini menjadi potret ironi pascabencana yang patut mendapat perhatian serius.
Jangan sampai bencana telah merenggut perahu dan mata pencaharian nelayan, sementara proses hukum justru menambah beban penderitaan sebelum kebenaran benar-benar terungkap.(MS)
Baca Juga: