Huntap Korban Banjir di Keurumbok Terbengkalai, Rekanan Diduga Lepas Tanggung Jawab
BIREUEN- Harapan korban banjir untuk segera menempati rumah hunian tetap (huntap) yang layak di Gampong Keurumbok, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, justru berhadapan dengan kenyataan pahit. Pembangunan rumah yang seharusnya menjadi solusi bagi warga kehilangan tempat tinggal, kini terkesan dibiarkan terbengkalai.
Ironisnya, sejumlah unit rumah yang mulai dikerjakan sejak April hingga Mei 2026 belum juga rampung. Bahkan, sebagian bangunan dilaporkan masih sebatas pondasi, sementara pondasi pada unit lainnya mengalami kerusakan hingga patah.
Aktivitas pembangunan disebut telah terhenti selama berbulan-bulan. Pihak rekanan pun dikabarkan tidak lagi melanjutkan pekerjaan di lokasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pelaksana, pengawasan teknis, serta kepastian penyelesaian program pembangunan huntap yang diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana banjir.
Di tengah kondisi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan dan kalender yang semakin mendekati Desember 2026, para penerima manfaat justru masih harus menunggu tanpa kepastian kapan rumah mereka dapat ditempati.
Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung dari hujan dan ancaman bencana, hingga kini masih sebatas bangunan yang belum selesai.
Penerima Manfaat Kecewa, Pekerjaan Berhenti Sejak Mei
Salah seorang penerima manfaat, Suryati Yahya (53), kepada Theatjehnet, Sabtu sore, 21 November 2026, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pembangunan rumah yang menjadi hak keluarganya tersebut.
Ia menjelaskan, pembangunan rumahnya mulai dikerjakan pada April 2026. Namun, pekerjaan terakhir berlangsung sekitar Mei. Setelah itu, tidak ada lagi aktivitas pembangunan hingga sekarang.
Menurut Suryati, anggaran awal pembangunan disebut sebesar Rp60 juta, kemudian terdapat pembicaraan mengenai tambahan biaya Rp30 juta. Namun, besarnya anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan progres pekerjaan di lapangan.
Hingga kini, rumah yang diharapkan menjadi tempat tinggal layak bagi keluarganya masih terbengkalai.
"Kami berharap agar secepatnya dikerjakan kembali. Ini sudah mau masuk bulan Desember. Kami takut tidak sempat diselesaikan lagi, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan," keluh Suryati.
Keluhan tersebut memperlihatkan betapa rentannya posisi masyarakat penerima manfaat. Mereka membutuhkan kepastian tempat tinggal, bukan sekadar janji pembangunan yang tidak kunjung terealisasi.
Pondasi Huntap Patah, Kualitas Konstruksi Dipertanyakan
Persoalan lebih memprihatinkan juga dialami Sabitah (96), bersama anaknya, Bakhtiar. Rumah huntap milik orang tuanya mulai dibangun pada Mei 2026. Namun, hingga Sabtu, 21 November 2026, pekerjaan belum juga diselesaikan.
Bahkan, pondasi bangunan dilaporkan mengalami kerusakan hingga patah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kualitas konstruksi rumah yang diperuntukkan bagi korban banjir dengan kategori kerusakan berat.
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Sebab, pondasi merupakan bagian paling mendasar dalam konstruksi bangunan. Jika sejak awal sudah mengalami kerusakan, kelayakan dan keamanan bangunan patut diperiksa sebelum pekerjaan dilanjutkan.
Keluarga penerima manfaat juga mempertanyakan kecukupan material semen yang digunakan dalam pekerjaan pondasi.
Berdasarkan keterangan keluarga, kebutuhan semen untuk pekerjaan pondasi diperkirakan mencapai 25 sak, sementara material yang tersedia disebut hanya sekitar delapan sak.
Keterangan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan teknis dan pencocokan dengan spesifikasi pekerjaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak pelaksana maupun pengawas harus memberikan penjelasan secara terbuka.
Masyarakat tidak ingin rumah bantuan yang dibangun menggunakan anggaran negara justru menyisakan persoalan kualitas dan keselamatan bagi penghuninya.
Keuchik Akui Pembangunan Terhenti, Harga Semen Jadi Alasan
Sementara itu, Keuchik Gampong Keurumbok, Munawir, saat dikonfirmasi Theatjehnet, Sabtu sore, 21 November 2026, mengakui bahwa pembangunan huntap di wilayahnya memang mengalami penghentian pekerjaan.
Ia menjelaskan, rencana awal pembangunan huntap tahap pertama sebanyak 10 unit. Kemudian, terdapat penambahan empat unit pada tahap kedua sehingga total keseluruhan menjadi 14 unit rumah.
Munawir juga mengakui bahwa dari 10 unit tahap pertama, masih terdapat bangunan yang kondisinya sebatas pondasi.
Menurutnya, penghentian pekerjaan terjadi karena adanya kenaikan harga semen sehingga pihak kontraktor menghentikan sementara aktivitas pembangunan.
"Alasan yang disampaikan kepada kami waktu itu karena harga semen naik, sehingga kontraktor menghentikan pekerjaan. Sekarang harga semen sudah kembali normal," ujar Munawir.
Ia turut menjelaskan bahwa berdasarkan pembahasan dalam rapat di meunasah, anggaran awal sebesar Rp60 juta kemudian dibicarakan adanya tambahan Rp10 juta, termasuk untuk pekerjaan pemasangan keramik.
Namun, alasan kenaikan harga material tersebut menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab pihak pelaksana. Apakah penghentian pekerjaan selama berbulan-bulan telah sesuai dengan ketentuan kontrak? Bagaimana mekanisme penyesuaian anggaran dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pembangunan tetap berjalan?
Sebab, persoalan kenaikan harga material tidak semestinya membuat masyarakat penerima manfaat kehilangan kepastian atas rumah yang menjadi kebutuhan mendesak mereka.
BPBD dan Pengawas Jangan Tutup Mata
Terbengkalainya pembangunan huntap di Gampong Keurumbok seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap program penanganan pascabencana.
Pemeriksaan lapangan perlu segera dilakukan, bukan hanya untuk menghitung progres fisik bangunan, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi, kesesuaian material dengan spesifikasi teknis, realisasi anggaran, serta status kontrak pekerjaan.
Apalagi, adanya laporan pondasi patah dan dugaan ketidaksesuaian penggunaan material semen merupakan persoalan yang tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan teknis.
BPBD Kabupaten Bireuen bersama konsultan pengawas harus menjelaskan bagaimana proses pengawasan selama pembangunan berlangsung. Jika pekerjaan telah terhenti sejak Mei 2026, mengapa hingga November belum ada kepastian penyelesaiannya?
Pemerintah juga perlu memastikan apakah penghentian pekerjaan tersebut telah ditindaklanjuti melalui teguran, evaluasi kontrak, atau langkah administratif terhadap pihak rekanan.
Jangan sampai program pemulihan pascabencana yang semestinya memulihkan kehidupan masyarakat justru berubah menjadi persoalan baru akibat pekerjaan yang tidak tuntas dan pengawasan yang tidak maksimal.
Masyarakat Menuntut Kepastian, Bukan Janji
Bagi korban banjir, huntap bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Rumah tersebut merupakan kebutuhan mendasar untuk mengembalikan rasa aman setelah kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada tempat tinggal akibat bencana.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan kepastian kapan seluruh unit huntap di Gampong Keurumbok dapat diselesaikan.
Pihak rekanan juga diminta tidak lepas tangan terhadap pekerjaan yang telah dimulai. Jika terdapat kendala teknis maupun anggaran, persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan sesuai ketentuan.
Sementara itu, kerusakan pondasi harus diperiksa tenaga teknis independen atau pihak berkompeten sebelum pembangunan dilanjutkan. Keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikorbankan demi mengejar penyelesaian proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, Theatjehnet belum memperoleh konfirmasi dan penjelasan resmi dari pihak rekanan selaku pelaksana, konsultan pengawas, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen terkait terhentinya pembangunan huntap tersebut.(MS)
Baca Juga: