SAPA Bongkar Data Pokir Tiga Pimpinan DPRK Aceh Besar, Rp8,63 Miliar untuk 62 Kegiatan Jadi Sorotan
ACEH BESAR- Besarnya alokasi usulan Pokok Pikiran (Pokir) tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar untuk Tahun Anggaran 2026 mulai menjadi sorotan publik. Nilainya tidak kecil, mencapai Rp8,63 miliar untuk 62 usulan kegiatan.
Data tersebut diungkap Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar.
Dalam data tersebut, tiga pimpinan DPRK Aceh Besar tercatat mengajukan puluhan kegiatan dengan nilai miliaran rupiah. Rinciannya, Ketua DPRK Abdul Muchti mengusulkan 35 kegiatan dengan total anggaran Rp5,63 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Naisabur tercatat mengusulkan 12 kegiatan senilai Rp1,3 miliar. Sedangkan Wakil Ketua Muhsin mengajukan 15 kegiatan dengan nilai mencapai Rp1,7 miliar.
Jika diakumulasikan, terdapat 62 usulan kegiatan dengan total nilai Rp8,63 miliar. Seluruh usulan tersebut tercatat berstatus Validasi Mitra Bappeda.
Usulan itu tersebar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pertanian, infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, keagamaan, pariwisata hingga olahraga.
Besarnya nilai usulan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai transparansi, ketepatan sasaran, serta mekanisme pengawasan terhadap program-program yang bersumber dari aspirasi anggota legislatif tersebut.
Sebab, Pokir bukan sekadar daftar keinginan politik para wakil rakyat. Ketika usulan tersebut masuk dalam perencanaan dan berpotensi dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), kepentingan publik harus menjadi prioritas utama.
Kepala Bidang Hukum SAPA, Ishak, SH, menegaskan bahwa seluruh proses Pokir harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Menurutnya, tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
"Pokir bukan ruang tertutup yang kebal dari pengawasan publik. Setiap usulan yang berpotensi menggunakan APBK harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses pengusulan, pembahasan, penganggaran, pelaksanaan hingga hasil pekerjaannya," tegas Ishak, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai, besarnya nilai usulan Pokir yang diajukan tiga pimpinan DPRK Aceh Besar harus diikuti dengan keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui kegiatan apa yang diusulkan, di mana lokasinya, siapa penerima manfaatnya, berapa nilai anggarannya, serta bagaimana realisasi pelaksanaannya.
Menurut Ishak, pengawasan sejak tahap perencanaan sangat penting untuk menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran.
Sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi antara lain penerima manfaat fiktif, usulan kegiatan ganda, penggelembungan harga, konflik kepentingan, hingga pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
"Ini bukan tuduhan bahwa penyimpangan telah terjadi. Namun, seluruh tahapan harus diawasi agar tidak ada peluang penyalahgunaan uang rakyat," ujarnya.
SAPA menegaskan, pengungkapan data tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi para pimpinan DPRK, melainkan mendorong transparansi dan memastikan setiap usulan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik.
Lembaga tersebut juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif terhadap penggunaan APBK. Warga yang menemukan indikasi penyimpangan disertai bukti diminta berani menyampaikan laporan kepada SAPA melalui nomor pengaduan 08116823211.
Ishak turut mendorong masyarakat menelusuri realisasi kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dengan demikian, masyarakat dapat membandingkan usulan yang telah direncanakan dengan kegiatan yang benar-benar dianggarkan, dilelang, dikerjakan, hingga diselesaikan.
"Uang publik harus kembali untuk kepentingan publik. Setiap rupiah harus jelas peruntukannya, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan," tutup Ishak.(Red)
Baca Juga: