MBG Masih Menyisakan 240 Ribu Sekolah Belum Terlayani, BGN Prioritaskan Wilayah 3T

Siswa SDN Jati Asih X membawa paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).  JIBI/Bisnis/Robby Fathan

THE ATJEH NET — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum menjangkau sekitar 240 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Dari lebih dari 580 ribu satuan pendidikan yang didata pemerintah, baru lebih dari 340 ribu yang telah menerima layanan tersebut.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengarahkan perluasan MBG ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran sasaran dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pendataan mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 11 September 2026.

Menurut Sudaryono, BGN menerima banyak surat permohonan dari satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG. Namun permohonan tersebut akan diverifikasi sebelum program diberikan secara bertahap.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Salah satu perhatian BGN adalah Maluku dan Papua. Berdasarkan pemutakhiran data, sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut masih belum mendapatkan layanan MBG.

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani,” kata Sudaryono.

Ia mengatakan Maluku dan Papua akan menjadi bagian dari prioritas perluasan bersama daerah 3T lain serta wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.

Perluasan layanan dilakukan dengan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Pembukaan SPPG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” ujar Sudaryono.

BGN menyatakan penambahan SPPG tidak semata mengejar jumlah satuan pendidikan yang terlayani. Aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran juga menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi layanan.

Di tengah perluasan tersebut, BGN juga memutakhirkan daftar penerima MBG. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar sasaran.

Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang berkerjasama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” katanya.

Pemutakhiran tersebut membuat arah perluasan MBG semakin ditujukan kepada satuan pendidikan yang dinilai membutuhkan layanan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses dan persoalan gizi.

Dengan masih sekitar 240 ribu satuan pendidikan yang belum terlayani, pekerjaan BGN berikutnya adalah memperluas cakupan tanpa mengabaikan kesiapan dapur layanan. Pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi wilayah, kebutuhan gizi, serta kemampuan layanan di lapangan.