Kehadiran MBG di Aceh Dinilai Turut Tekan Angka Pengangguran, SPPG Diminta Tetap Diperkuat

THE ATJEH NET - Kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aceh tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi bagi peserta didik, tetapi juga dinilai telah membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Program yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah tersebut dinilai memiliki dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari tenaga kerja yang terlibat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan, petani, nelayan, pelaku UMKM hingga berbagai sektor pendukung lainnya.

Suplier MBG di Kabupaten Bireuen,  Teuku Hilham fajar, mengatakan pelaksanaan MBG perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Menurutnya, keberadaan program MBG tersebut, tidak semata-mata menyangkut pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Program MBG harus kita lihat dengan akal sehat dan secara menyeluruh. Banyak putra-putri daerah yang mendapatkan kesempatan bekerja melalui program ini. Artinya, secara tidak langsung MBG turut membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran,” ucap Teuku Hilham Fajar, Kamis (10/9/2026).

Ia menilai, keberlanjutan MBG penting dipertimbangkan bukan hanya dari sisi manfaat gizi, tetapi juga dari perspektif sosial dan ekonomi masyarakat. Sebab, apabila program tersebut dihentikan secara tiba-tiba, menurutnya, bukan tidak mungkin akan muncul persoalan baru berupa hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan yang selama ini bergantung pada rantai pelaksanaan MBG.

“Kalau program ini dihentikan, tentu ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Jangan sampai program yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat justru dihentikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya. Kita harus melihat persoalan ini secara lebih luas,” katanya.

Hilham menegaskan, dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, setiap persoalan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas program agar semakin transparan, efektif, tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Menurutnya, evaluasi merupakan bagian penting dalam setiap program pemerintah. Namun, evaluasi hendaknya tidak serta-merta dimaknai sebagai alasan untuk mengubah seluruh sistem yang telah berjalan tanpa kajian yang matang.

Hilham juga menyoroti wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG yang mulai menjadi perhatian seiring dengan rencana evaluasi dan pengembangan pola distribusi program tersebut.

Ia berpandangan, keberadaan SPPG tetap penting dipertahankan dan diperkuat. Jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, maka yang diperlukan adalah pembenahan sistem, peningkatan pengawasan dan perbaikan tata kelola.

“Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaan SPPG, tentu harus dievaluasi dan diperbaiki. Tetapi jangan sampai karena ada persoalan, kemudian sistem yang sudah dibangun langsung dialihkan ke kantin sekolah tanpa kajian yang benar-benar matang,” tegasnya.

Menurut Hilham, perubahan skema MBG harus mempertimbangkan sejumlah aspek penting, terutama standar gizi, keamanan pangan, kualitas makanan, mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

“Jangan sampai mencari pola baru justru menimbulkan persoalan baru. Yang paling utama adalah bagaimana makanan yang diterima anak-anak tetap memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, terjamin kualitasnya dan pengelolaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menilai, SPPG memiliki posisi strategis dalam menjaga standar pelaksanaan MBG karena sistem tersebut telah dibangun dengan mekanisme dan rantai kerja yang melibatkan berbagai pihak.

Karena itu, apabila terdapat kelemahan, pemerintah dinilai lebih tepat melakukan penguatan kapasitas, memperketat pengawasan serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan daripada mengambil keputusan perubahan secara tergesa-gesa.

Lebih jauh, Hilham mengatakan dampak MBG terhadap masyarakat tidak berhenti pada tenaga kerja yang direkrut secara langsung. Program tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar.

Kebutuhan beras, telur, sayuran, buah-buahan, ikan, daging dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, pedagang serta pelaku usaha kecil di daerah.

Dengan demikian, kata dia, MBG semestinya tidak hanya diposisikan sebagai program konsumsi makanan gratis, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat apabila rantai pasoknya benar-benar mengutamakan potensi lokal.

“Kalau pengadaan bahan pangan dapat melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal secara transparan, maka manfaat MBG akan jauh lebih luas. Bukan hanya anak sekolah yang mendapatkan makanan bergizi, tetapi masyarakat juga memperoleh kesempatan ekonomi,” katanya.

Hilham berharap pemerintah terus melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaksana SPPG, tenaga kerja, pemasok, sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan setiap hari. Lebih dari itu, keberhasilan program harus dilihat dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, tata kelola anggaran, penyerapan tenaga kerja serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

“Program sebesar ini tentu membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Tetapi semangatnya harus tetap sama, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. MBG harus terus berjalan, diperbaiki kekurangannya dan diperkuat sistemnya,” pungkas Teuku Hilham Fajar.(MS)