Konflik Gajah di Aceh Timur Makin Meresahkan, Warga Minta BKSDA Tangani Jalur Pergerakan

THE ATJEH NET — Konflik manusia dan gajah di sekitar areal HGU PT Bumi Flora dan PT Parama, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, belum mereda. Warga Gampong Jambo Reuhat dan Gampong Seuneubok Bayu meminta penanganan tidak berhenti pada upaya menghalau gajah ketika satwa masuk ke lahan pertanian.

Menurut warga, kawanan gajah masih berada di sekitar kawasan HGU kedua perusahaan tersebut. Pada siang hari, gajah disebut lebih banyak berada di sisa kawasan hutan di dalam areal HGU. Pada malam hari, kawanan itu kerap bergerak keluar menuju lahan pertanian masyarakat.

Kondisi tersebut membuat warga khawatir terhadap keselamatan mereka sekaligus kerusakan tanaman akibat aktivitas gajah.

Ketua KSM Jambo Reuhat, Banda Alam, Nurdin, mengatakan penanganan konflik membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh. Ia menilai penggunaan mercon untuk menghalau gajah hanya menjadi langkah sementara.

“Untuk sementara ini BKSDA hanya bisa membantu dengan mercon. Kalau terus seperti ini, pabrik mercon pun diberikan kepada gajah, mereka tetap berada di situ-situ saja,” ujar Nurdin beberapa hari lalu.

Menurut Nurdin, persoalan utama bukan hanya keberadaan gajah di lahan warga, tetapi juga jalur pergerakan dan habitat satwa yang belum ditangani secara menyeluruh.

Warga berharap kawanan gajah dapat dievakuasi atau diarahkan menuju kawasan habitat yang lebih aman, salah satunya kawasan hutan Kuning.

Namun, menurut Nurdin, upaya penggiringan gajah menghadapi kendala karena terdapat pagar milik PT Parama yang disebut menghalangi jalur pergerakan satwa.

“Kami memohon bantuan kepada BKSDA Aceh, FKL dan pihak-pihak terkait lainnya agar konflik ini segera ditangani secara serius dan gajah dapat dikeluarkan menuju kawasan hutan Kuning,” katanya.

Warga juga meminta pemerintah melibatkan perusahaan dalam mencari solusi. Mereka menilai konflik tidak akan selesai jika penanganan hanya dilakukan ketika gajah sudah memasuki permukiman atau lahan pertanian.

Menurut masyarakat, pemerintah bersama BKSDA Aceh, Forum Konservasi Leuser (FKL), perusahaan dan pihak terkait perlu membahas jalur pergerakan gajah serta kawasan habitat yang dapat menjadi tujuan penggiringan.

Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko pertemuan antara gajah dan warga, sekaligus mencegah kerusakan tanaman pertanian yang berulang.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga pemerintah tegas menanggapi persoalan PT yang meresahkan masyarakat,” ujar Nurdin.