Jembatan Pascabencana Aceh: Hampir 300 dari 443 Titik Sudah Dibangun, Pemerintah Kejar Pemulihan 2026–2028
Hampir 300 jembatan pascabencana di Aceh telah dibangun. Pemerintah juga mempercepat realisasi anggaran rehab-rekon Rp25,65 triliun
THE ATJEH NET - Hampir 300 dari 443 jembatan yang dibangun kembali di Aceh pascabencana telah selesai. Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan infrastruktur terus dikebut dalam periode rehabilitasi dan rekonstruksi 2026–2028.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan infrastruktur pendukung masih berlangsung di sejumlah daerah. Pemerintah Aceh berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Satgas Jembatan, pemerintah kabupaten dan kota, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).
“Kami sudah rapat dengan Balai Sungai (BWS), balai jalan (BPJN), yang dari PU sedang berproses semua. Baik jalan maupun jembatan,” kata Fadhlullah di Banda Aceh, Rabu, 8 September 2026.
Dari 443 titik jembatan yang ditangani Satgas Jembatan di berbagai wilayah Aceh, hampir 300 telah selesai dibangun. Jembatan-jembatan tersebut menjadi bagian penting dari pemulihan akses masyarakat setelah bencana.
“Alhamdulillah progresnya baik, saat ini hampir 300 jembatan yang dibangun di Aceh oleh Satgas Jembatan,” ujarnya.
Pemulihan tidak berhenti pada pembangunan jembatan. Jalan dan jaringan irigasi juga masih dikerjakan dengan menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan teknis di masing-masing wilayah.
Fadhlullah mengakui kondisi infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta terus mengawal pekerjaan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada tahap perencanaan.
“Kami sadar masyarakat Aceh terus mengeluh tentang kondisi, situasi di lapangan. Rehab-rekon di Aceh ini dalam masa waktu tiga tahun 2026-2028, dan ini terus berproses,” katanya.
Anggaran Rp25,65 Triliun
Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan realisasi anggaran. Selain proyek yang ditangani pemerintah pusat, Fadhlullah meminta daerah penerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan segera menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan pascabencana.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikannya,” ujar dia.
Total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada 2026 mencapai Rp25,65 triliun. Sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui 23 kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Rp1,652 triliun berada dalam kewenangan Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota melalui skema TKD. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp824 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh dan Rp827 miliar untuk pemerintah kabupaten dan kota.
Besarnya anggaran dan panjangnya masa rehab-rekon menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur Aceh bukan pekerjaan jangka pendek. Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: memastikan proyek fisik yang berjalan segera selesai dan mendorong anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terealisasi di daerah terdampak.
Baca Juga:
