Sertifikat Hilang di BPN Bireuen, SAPA Dampingi Warga Lapor Polisi

BIREUEN- Hilangnya sertifikat hak milik seorang warga saat berada dalam proses pelayanan di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bireuen memantik sorotan serius. Peristiwa yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem pelayanan publik itu kini berujung ke ranah hukum.

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara resmi mendampingi Marlina Bani, warga Kecamatan Gandapura, melaporkan dugaan hilangnya sertifikat tersebut ke Polres Bireuen. Laporan diterima dengan Nomor: LP/B/257/VIII/2026/SPKT/Polres Bireuen, Jumat (7/8/2026).

Bagi SAPA, hilangnya dokumen negara yang menjadi bukti sah kepemilikan tanah tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administrasi. Peristiwa itu dinilai menyangkut kredibilitas pelayanan publik sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat.

Kabid Hukum SAPA, Ishak, SH, mengatakan aparat penegak hukum harus mengusut tuntas bagaimana sebuah sertifikat dapat dinyatakan hilang setelah diserahkan secara resmi kepada BPN untuk proses pemecahan sertifikat.

Menurutnya, penyelidikan harus menjawab secara terang sejumlah pertanyaan mendasar: kapan dokumen itu terakhir tercatat berada di kantor pertanahan, siapa pejabat atau petugas terakhir yang menguasainya, bagaimana mekanisme pengamanan arsip dijalankan, serta apa penyebab sertifikat tersebut akhirnya tidak ditemukan.

"Ini bukan sekadar persoalan selembar kertas yang hilang. Sertifikat adalah bukti hak atas tanah yang dijamin negara. Kalau bisa hilang saat berada dalam proses pelayanan pemerintah, maka publik berhak mempertanyakan bagaimana sistem pengamanan dokumen dijalankan," tegas Ishak.

SAPA menilai hilangnya sertifikat tersebut telah menempatkan korban pada posisi yang dirugikan. Alih-alih memperoleh pelayanan, Marlina justru harus kembali mengurus penerbitan sertifikat pengganti yang menurut pengakuannya diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp4 juta.

Biaya tersebut meliputi pengurusan surat kehilangan di kepolisian, pengumuman kehilangan melalui surat kabar selama satu bulan, proses sumpah, dokumentasi, hingga penerbitan sertifikat pengganti.

Menurut Ishak, beban biaya itu semestinya tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat apabila dokumen tersebut hilang ketika berada dalam proses pelayanan instansi pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat menjadi korban dua kali. Sertifikat hilang saat diproses, lalu masyarakat pula yang harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk menggantinya. Persoalan ini harus diungkap secara transparan," katanya.

Karena itu, SAPA meminta penyidik tidak berhenti pada aspek administratif semata. Seluruh kemungkinan, baik kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun dugaan adanya unsur kesengajaan, harus diperiksa secara profesional berdasarkan alat bukti.

"Kami tidak menuduh siapa pun. Namun semua kemungkinan wajib dibuka dan diperiksa secara objektif. Bila ada kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Bila ditemukan unsur kesengajaan atau adanya pihak yang mengambil keuntungan dari hilangnya dokumen masyarakat, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Ishak.

SAPA juga menilai kasus ini menjadi ujian bagi kualitas pelayanan pertanahan di Kabupaten Bireuen. Sebab, sertifikat tanah merupakan dokumen negara yang memiliki nilai hukum tinggi dan menjadi dasar kepastian hak kepemilikan masyarakat.

"Hilangnya sertifikat di dalam proses pelayanan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Publik berhak memperoleh penjelasan yang terbuka, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, dan langkah apa yang dilakukan agar kasus serupa tidak terulang," pungkas Ishak.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menunggu langkah Polres Bireuen dalam mengungkap fakta di balik hilangnya dokumen penting tersebut, sekaligus berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen memberikan penjelasan resmi terkait mekanisme pengamanan dokumen dan kronologi hilangnya sertifikat milik warga itu.(Rel)