Rp1,1 Triliun Bantuan Pertanian Aceh Belum Terserap, Kementan Minta Pemda Kejar Waktu

Momen kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa (4/8/2026) untuk melaporkan perkembangan pemulihan sektor pertanian pascabencana. (Foto: Dok. Kementan)

BANDA ACEH — Sekitar Rp1,1 triliun anggaran pemulihan sektor pertanian Aceh yang dikelola satuan kerja pusat dan balai Kementerian Pertanian belum terserap hingga awal Agustus 2026. Kementerian Pertanian meminta pemerintah daerah mempercepat pengusulan dan melengkapi data penerima bantuan agar anggaran tidak kembali ke kas negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, mengatakan dari sekitar Rp1,2 triliun anggaran yang dikelola satuan kerja pusat dan balai Kementan, baru sekitar 25 persen yang terealisasi.

“Anggaran tersisa masih sekitar Rp1,1 triliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan,” kata Arief di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurut Arief, salah satu kendala penyaluran anggaran tersebut adalah belum lengkapnya usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dari pemerintah daerah. Data CPCL diperlukan sebagai dasar penetapan penerima dan lokasi program sebelum anggaran dapat dicairkan.

Karena itu, Kementan meminta pemerintah daerah mempercepat pengusulan sekaligus melengkapi administrasi CPCL. Program tersebut ditujukan untuk membantu pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.

“Tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan. Perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasinya agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana,” ujar Arief.

Selain anggaran yang dikelola satuan kerja pusat, terdapat sekitar Rp530 miliar yang disalurkan ke daerah melalui dana Tugas Pembantuan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah. Arief mengatakan program yang menggunakan anggaran tersebut semestinya telah selesai pada Juni 2026, namun realisasinya baru sekitar 48 persen.

Kementan mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Jika anggaran tidak terserap hingga akhir tahun, dana tersebut akan kembali ke kas negara.

Dari total dukungan Kementan untuk pemulihan sektor pertanian Aceh yang disebut mencapai sekitar Rp1,7 triliun, sekitar Rp530 miliar dikelola melalui satuan kerja daerah. Anggaran itu digunakan antara lain untuk optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan.

Sementara sekitar Rp1,2 triliun dikelola melalui satuan kerja pusat dan balai Kementan. Bentuk dukungannya antara lain alat dan mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan sejumlah komoditas perkebunan yang disalurkan kepada petani.

Arief mengatakan percepatan penyaluran diperlukan karena kebutuhan pemulihan di Aceh cukup besar. Bencana hidrometeorologi sebelumnya menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian dan perkebunan di sejumlah wilayah.

“Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama melakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh,” katanya.

Ia menegaskan program tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat untuk masyarakat Aceh. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan persyaratan administrasi agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera diwujudkan dalam bentuk bantuan.

Selain dukungan melalui anggaran pemerintah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja disebut telah mengalokasikan sekitar Rp40 miliar dari dana pribadi untuk membantu masyarakat Aceh pada tahap awal bencana. Menurut Arief, seluruh dana tersebut telah disalurkan.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyebut bencana hidrometeorologi berdampak terhadap 57.485 hektare sawah. Dari jumlah itu, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.

Pemerintah bersama Kementan telah melakukan optimalisasi lahan dan rehabilitasi terhadap 40.852 hektare sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak mencapai 60.438 hektare. Sebanyak 40.418 hektare di antaranya sedang memasuki proses pemulihan melalui pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan yang dilaksanakan satuan kerja pusat serta balai Kementan.

Dengan besarnya lahan yang terdampak dan terbatasnya waktu pelaksanaan anggaran, percepatan administrasi dan distribusi bantuan menjadi salah satu faktor penting agar dukungan pemulihan tersebut benar-benar sampai kepada petani.