Pidie Jaya Kejar Pemulihan Pascabanjir, Ribuan Rumah Rusak dan Ratusan Titik Air Bersih Masih Jadi PR Besar
Pemkab Pidie Jaya mempercepat rehabilitasi pascabanjir sambil meminta dukungan pusat untuk rumah, infrastruktur, dan air bersih.
PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat pemulihan pascabanjir dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi. Pemerintah daerah juga berharap dukungan pemerintah pusat agar penanganan kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas dasar dapat berlangsung lebih cepat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Tim Satuan Tugas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP). Fokus pembahasan meliputi percepatan perbaikan rumah warga, jalan dan jembatan, pembersihan sedimentasi lumpur, penyediaan air bersih, hingga pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan.
Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, mengatakan pemerintah daerah harus memanfaatkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
"Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Seluruh unsur harus bergerak bersama agar pemulihan berjalan lebih cepat," kata Munawar.
Ketua Tim Satgas PRRP, Imran, menilai kerusakan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan paling mendesak. Sejumlah jalan lingkungan di kawasan terdampak masih tertutup endapan lumpur yang mempercepat kerusakan, sementara beberapa jembatan mengalami kerusakan pada pondasi dan struktur penyangga.
Menurut dia, berbagai kebutuhan tersebut harus menjadi prioritas dalam pembahasan bersama kementerian terkait agar memperoleh dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Saya minta semua unsur bergerak cepat, jangan menunggu, dan jangan saling melempar tanggung jawab," ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan sebanyak 20.187 rumah terdampak banjir, terdiri atas 13.187 rumah rusak ringan, 3.921 rusak sedang, dan 3.069 rusak berat.
Sebagai langkah penanganan sementara, pemerintah telah membangun 1.342 unit hunian sementara (huntara) dan 1.324 unit di antaranya telah ditempati warga. Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sedangkan 389 keluarga lainnya masih menunggu proses pencairan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga mengusulkan pembangunan 5.971 unit hunian tetap (huntap) tahap II, yang terdiri atas 3.645 rumah rusak sedang dan 2.326 rumah rusak berat, melalui skema pembangunan mandiri maupun in situ.
Ketersediaan air bersih juga masih menjadi tantangan. Dari kebutuhan 155 titik sumur bor, baru 38 titik dibangun oleh BNPB dan 14 titik oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, masih terdapat 103 titik yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Selain pembangunan fisik, Imran menilai pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara terbuka kepada masyarakat. Menurut dia, publikasi perkembangan rehabilitasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pemulihan.
"Yang sudah dikerjakan harus disampaikan kepada masyarakat, sementara yang belum selesai perlu dijelaskan kendalanya. Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan informasi yang terbuka," katanya.
Baca Juga:
