Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mundur Setelah Kurang dari Empat Bulan Menjabat
PT Pos Indonesia menyebut pengunduran diri Daud Joseph didasari alasan pribadi dan memastikan operasional tetap berjalan normal.
 |
| Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph (tengah) didampingi jajaran direksi mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)./Bisnis-Eusebio Chrysnamurti |
JAKARTA – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, 2 Juli 2026. Pengunduran diri itu terjadi kurang dari empat bulan setelah ia ditunjuk memimpin perusahaan.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, perusahaan menghormati keputusan Daud Joseph sekaligus menyampaikan apresiasi atas kontribusinya selama memimpin perusahaan.
"Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Daud Joseph dilantik sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia pada 11 Maret 2026. Dengan demikian, masa jabatannya belum genap empat bulan.
Iwan mengatakan proses transisi kepemimpinan akan dilakukan sesuai tata kelola perusahaan. Selama masa transisi, operasional dan layanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan seperti biasa.
Menurut dia, sebagai bagian dari Danantara, PT Pos Indonesia tetap berkomitmen menjalankan mandat pemegang saham, memperkuat kinerja perusahaan, serta melanjutkan berbagai program strategis yang tengah berlangsung.
Pengunduran diri Daud Joseph bertepatan dengan pembentukan holding logistik nasional yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Meski demikian, perusahaan menegaskan perubahan kepemimpinan tidak memengaruhi kegiatan operasional.
"Seluruh pelaksanaan program transformasi dan agenda strategis perusahaan terus berjalan sesuai rencana perusahaan," ujar Iwan.
PT Pos Indonesia sebelumnya ditetapkan sebagai induk holding logistik nasional. Pada tahap awal, tujuh perusahaan logistik milik negara dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) yang berada di bawah PT Pelindo Sinergi Logistik.
Struktur kepemilikan MTI saat ini terdiri atas Pelindo Group sebesar 74,47 persen, PT Pos Indonesia 9,24 persen, PT Krakatau Bandar Samudera 9,37 persen, dan entitas lainnya sebesar 6,92 persen.
Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, Pelindo bertugas memimpin proses integrasi hingga holding logistik nasional terbentuk sesuai peta jalan yang telah disusun. Sesuai rencana, pada 2027 seluruh saham perusahaan peserta konsolidasi akan dialihkan kepada PT Pos Indonesia sehingga perusahaan pelat merah itu menjadi induk holding logistik nasional.
Baca Juga:
