Lhokseumawe Pertahankan Opini WTP, Walikota Sebut Akuntabilitas Harus Berdampak bagi Publik

Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar menerima opini WTP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar dan Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis, 4 Juni 2026.

Bagi pemerintah daerah, capaian itu bukan sekadar penghargaan administratif. Di balik opini WTP tersimpan pesan tentang kualitas tata kelola keuangan, efektivitas pengawasan, serta kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah, mulai dari perangkat daerah hingga dukungan legislatif.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan DPRK Lhokseumawe. Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi komitmen bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Sayuti.

Opini WTP atau unqualified opinion merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam seluruh aspek material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, opini WTP menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Namun, berbagai kalangan juga menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Karena itu, capaian yang diraih Lhokseumawe kali ini dipandang sebagai pijakan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

Turut mendampingi wali kota dalam agenda tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Bappeda, Sekretaris DPRK, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Juru Bicara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Taruna Putra Satya, menilai opini WTP menjadi cerminan semakin baiknya sistem pengelolaan pemerintahan di daerah tersebut.

Menurut Taruna, tata kelola keuangan yang sehat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah kota terhadap tata kelola keuangan yang baik terus diperkuat. Ini bukan hanya tentang administrasi keuangan, tetapi juga bagaimana pengelolaan anggaran dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat prinsip pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bertransformasi menjadi pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. []