Syauwal Aneuk Syuhada Dukung Penuh Pergub JKA

BIREUEN- Koordinator Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (DPW JASA) Bireuen, Syauwal Fitra yang akrab disapa Pang Rayeuk, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Aceh dalam memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada rakyat kecil.

“Pergub JKA ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bentuk nyata keberanian Pemerintah Aceh dalam melindungi hak kesehatan masyarakat. Ini juga bagian dari implementasi semangat Otonomi Khusus Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” ujar Syauwal, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai lahirnya Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan yang lebih transparan dan berkeadilan.

Syauwal menegaskan, pihaknya siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal sekaligus menyosialisasikan kebijakan tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA. Ini bukti keberanian Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis demi kepentingan rakyat. JASA siap mengawal dan memastikan kebijakan ini berjalan maksimal di lapangan,” tegas Pang Rayeuk.

Ia juga menyoroti penerapan sistem berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai mampu meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran. Dalam skema baru tersebut, program JKA diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah pada kelompok desil 6 dan 7, sementara masyarakat miskin tetap dijamin melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dari pemerintah pusat.

Selain itu, Syauwal mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang tetap memprioritaskan pembiayaan layanan kesehatan bagi penderita penyakit katastropik seperti gagal ginjal, kanker, penyakit kronis lainnya, penyandang disabilitas, hingga penderita gangguan jiwa.

“Kebijakan ini menunjukkan negara tidak boleh abai terhadap masyarakat yang lemah dan rentan. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali,” katanya.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat perjuangan para syuhada Aceh, JASA Bireuen memandang Pergub JKA sebagai bagian dari upaya menjaga martabat rakyat melalui pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

Syauwal turut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Aceh, agar ikut mengawal implementasi kebijakan tersebut demi terciptanya pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Ia menegaskan, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JASA untuk melakukan sosialisasi secara masif di seluruh Aceh agar masyarakat memahami hak dan mekanisme pelayanan JKA secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, Pang Rayeuk mengingatkan agar kebijakan JKA tidak dijadikan alat politik praktis maupun kepentingan elit tertentu.

“Pergub ini harus dijaga dari kepentingan politik sempit. JKA harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan. Rakyat Aceh membutuhkan kebijakan yang benar-benar bekerja nyata, bukan sekadar pencitraan,” ujarnya.

Ia meyakini Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA merupakan bagian penting dari upaya memperkuat perdamaian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga cita-cita perjuangan Aceh melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Semangat aneuk syuhada akan terus menyala dalam setiap perjuangan demi Aceh yang maju, sehat, bermartabat, dan sejahtera,” tutupnya.(Rel)