Mualem Dorong Revisi UUPA, Singgung Ancaman Konflik dan Masa Depan Dana Otsus Aceh

Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, didampingi Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, beserta Ketua DPRA Zulfadhli, A.Md, dan jajaran DPRA, saat melakukan Rapat Koordinasi Konsultasi & Pertimbangan DPRA terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di Aula Kantor BPPA, Jakarta, Minggu, (24/5/2026).

JAKARTA - Suasana di Kantor Penghubung Aceh, Jakarta, pada Ahad, 24 Mei 2026, terasa lebih serius dari biasanya. Sejumlah tokoh penting Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkumpul dalam satu meja membahas satu dokumen yang selama hampir dua dekade menjadi fondasi politik Aceh pascakonflik: revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Di tengah pembahasan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan pesan yang terdengar lugas sekaligus politis. Menurut dia, revisi UUPA bukan sekadar soal administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut masa depan hubungan Aceh dengan pemerintah pusat.

“Kalau tidak diberikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Revisi UUPA ini untuk menghindari potensi konflik Aceh di masa depan,” kata Mualem.

Bagi mantan petinggi kombatan Gerakan Aceh Merdeka itu, inti revisi terletak pada penguatan kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana yang diatur dalam MoU Helsinki.

Dalam pandangan Mualem, sebagian kewenangan yang dijanjikan dalam kesepakatan damai tersebut belum sepenuhnya terimplementasi melalui UUPA maupun kebijakan turunannya.

Selain kewenangan, Mualem juga menaruh perhatian besar pada keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah.

“Kita harapkan disetujui Dana Otsus Aceh sebesar 2,5 persen, atau minimal sama dengan Papua,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan menjelang agenda penting pembahasan revisi UUPA antara Badan Legislasi DPR RI dan DPR Aceh yang dijadwalkan berlangsung di Gedung DPR RI, Sen