Komisi V DPRA dan Dinsos Aceh Bahas Program Sosial 2026 dan Mitigasi Bencana
 |
| Komisi V DPRA menggelar rapat bersama Dinsos Aceh bahas peningkatan kualitas layanan sosial kepada masyarakat, Rabu (8/4/2026). |
BANDA ACEH – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial Aceh untuk membahas sejumlah isu strategis terkait peningkatan layanan sosial kepada masyarakat, Rabu (8/4/2026) di ruang Komisi V DPRA.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRA, Rijaluddin, dan dihadiri anggota komisi lainnya. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, bersama jajaran.
Pertemuan ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penanganan dan mitigasi bencana, program kerja tahun 2026, ketersediaan buffer stock logistik, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), hingga persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Rijaluddin menyampaikan bahwa DPR Aceh mendukung upaya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan program sosial. Komisi V berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Ia menambahkan, rapat kerja tersebut juga menjadi forum untuk menyerap aspirasi serta masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan sosial ke depan.
Sementara itu, Budi Afrizal menekankan pentingnya peningkatan perhatian terhadap panti sosial yang berada di bawah kewenangan Dinas Sosial Aceh. Menurutnya, panti sosial memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Panti sosial merupakan garda terdepan pelayanan kami. Karena itu, perlu dukungan yang optimal, baik dari sisi program maupun operasional, agar layanan semakin responsif dan berkualitas,” katanya.
Rapat berlangsung dalam suasana dialogis dengan menekankan sinergi antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Kedua pihak berharap koordinasi yang kuat dapat mendorong program sosial yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan berbagai kebijakan sosial yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh secara lebih komprehensif, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan kebencanaan. (Adv)
Baca Juga:
