Puluhan Pengungsi Masih Bertahan di Halaman Kantor Bupati Bireuen, Klaim “Tenda Kosong” Terbukti Hoaks
0 menit baca
BIREUEN- Klaim yang menyebut para korban bencana tidak lagi bertahan di tenda pengungsian halaman Kantor Bupati Bireuen dipastikan tidak sesuai fakta. Hingga Selasa (31/3/2026), puluhan pengungsi masih berada di lokasi, menunggu kepastian penanganan dari pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sedikitnya 31 jiwa masih menghuni tenda darurat. Mereka terdiri dari 20 warga Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, dan 11 warga Desa Raya Dagang. Kondisi tenda yang sederhana dan jauh dari standar kelayakan menjadi saksi bahwa masa tanggap darurat bagi sebagian warga belum benar-benar berakhir.
Para pengungsi menegaskan, mereka tidak akan meninggalkan lokasi sebelum ada kejelasan terkait pembangunan hunian tetap. Kembali ke kampung halaman, menurut mereka, bukan solusi, karena kondisi di sana masih sama: bertahan di tenda dengan fasilitas minim.
"Kami tetap di sini sampai rumah dibangun. Kalau pulang, tetap tinggal di tenda juga. Jadi tidak ada bedanya," ujar M Amin, warga Gampong Kapa.
Selain menuntut kepastian pembangunan rumah, para korban juga menyoroti belum cairnya Dana Tunggu Hunian (DTH) yang menjadi hak mereka. Hingga kini, bantuan tersebut belum diterima, meski mereka telah menunggu lebih dari dua pekan di lokasi pengungsian.
"Sudah 20 hari kami di sini tanpa kejelasan. Ini hak kami, tapi belum direalisasikan. Bahkan Bupati belum pernah datang langsung melihat kondisi kami," tambahnya dengan nada kecewa.
Keberadaan para pengungsi di halaman kantor bupati bukan semata karena keterpaksaan, tetapi juga menjadi bentuk tekanan moral terhadap pemerintah daerah agar segera bertindak. Mereka ingin menunjukkan bahwa persoalan pascabencana belum selesai, meski waktu telah berjalan lebih dari empat bulan sejak bencana melanda.
"Kami ingin pemerintah melihat langsung kondisi kami. Jangan seolah-olah masalah sudah selesai. Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar janji," tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Rusmiati, warga Gampong Raya Dagang, yang hingga kini masih hidup dalam ketidakpastian. Rumahnya rusak parah dan dipenuhi lumpur, membuatnya tidak lagi layak huni.
"Rumah saya hancur total, tidak bisa ditempati. Sampai sekarang tidak ada kejelasan kapan diperbaiki. Kami bingung harus tinggal di mana," ujarnya lirih.
Ironisnya, Rusmiati mengaku belum terdata sebagai korban penerima bantuan, sehingga semakin memperparah kondisi yang dihadapinya.
"Kami bahkan tidak masuk data. Jadi tidak tahu harus berharap ke mana," katanya.
Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara klaim penanganan pemerintah dengan realitas di lapangan. Di tengah narasi bahwa pengungsi telah kembali, fakta justru menunjukkan masih adanya warga yang bertahan dalam kondisi darurat dan menunggu kepastian hak mereka.
Para korban berharap pemerintah Kabupaten Bireuen segera mengambil langkah konkret dan transparan, mulai dari pendataan ulang korban, pencairan bantuan, hingga percepatan pembangunan hunian tetap.
"Yang kami minta sederhana: kejelasan dan kepastian. Jangan biarkan kami terus hidup dalam ketidakpastian," tutup Rusmiati.(Red)
