Rumah Juang Rampas Setia Ancam Geruduk Bupati, Soroti Dugaan Kegagalan Penanganan Korban Banjir Bireuen
0 menit baca
BIREUEN- Perkumpulan Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Bireuen melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen terkait lambannya penanganan korban banjir yang telah berlangsung hingga empat bulan pascabencana.
Organisasi tersebut bahkan mengancam akan menggelar aksi besar-besaran dengan mendatangi langsung kantor Bupati Bireuen, jika hak-hak korban tidak segera dituntaskan dalam waktu dekat.
Ketua DPD Perkumpulan Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Bireuen, Nur Adnaini, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat korban banjir yang bertahan di tenda darurat di halaman kantor bupati tanpa kejelasan status maupun bantuan.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya bersama pengurus melakukan kunjungan kemanusiaan sekaligus memasak kuah pliek khas Aceh untuk para pengungsi, Minggu (29/3/2026).
"Ini bukan sekadar keterlambatan, tetapi mencerminkan kegagalan serius dalam penanganan bencana. Empat bulan berlalu, namun korban yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat belum mendapatkan haknya," tegas Nur Adnaini.
Ia juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Sejumlah pengungsi yang tinggal di halaman kantor bupati disebut tidak terdata, sehingga tidak memperoleh bantuan dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan arahan Prabowo Subianto yang menekankan percepatan penanganan korban bencana, khususnya di wilayah Aceh.
"Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak korban yang terabaikan, baik di pusat kota maupun di pelosok desa. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat," ujarnya.
Rumah Juang Rampas Setia mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan dengan mengirim tim investigasi independen guna mengaudit data penerima bantuan serta penggunaan anggaran yang telah dikucurkan.
Senada dengan itu, Juru Bicara Perkumpulan, Iskandar, menilai Pemkab Bireuen tidak maksimal dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan hunian bagi korban.
"Korban seharusnya sudah ditempatkan di hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap). Namun kenyataannya, mereka masih bertahan di tenda darurat hingga hari ini," katanya.
Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, pihaknya akan menggerakkan massa dalam jumlah lebih besar untuk menggelar aksi langsung di kantor bupati.
"Ini bukan ancaman kosong. Ini bentuk kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan turun dengan kekuatan lebih besar," pungkasnya.(Red)
