HRD Desak Negara Tuntaskan Konflik Agraria Transmigrasi: Jangan Biarkan Hak Tanah Rakyat Terus Digantung
THE ATJEH NET - Kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat di kawasan transmigrasi tidak boleh terus menjadi persoalan tanpa ujung. Negara harus hadir memberikan perlindungan hukum, bukan membiarkan masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim dan mengelola lahan justru terjebak dalam ketidakpastian status kepemilikan tanah.
Persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD). Ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat transmigran.
Hal tersebut disampaikan HRD saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kepastian hukum atas tanah di kawasan transmigrasi, Minggu (15/11/2026), di Jakarta.
Menurut HRD, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut hak masyarakat, perlindungan hukum, kepastian tempat tinggal, serta keberlangsungan ekonomi keluarga transmigran.
Masyarakat yang telah puluhan tahun menempati, mengelola, bahkan membangun kehidupan di atas tanah yang diberikan melalui program transmigrasi tidak seharusnya terus dibebani ketidakjelasan status hukum lahannya.
"Jangan sampai masyarakat yang sudah puluhan tahun bermukim, membuka lahan, dan membangun kehidupan justru tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus hadir memberikan solusi serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi," tegas politisi PKB asal Aceh tersebut.
Tiga Langkah Strategis Menuntaskan Persoalan Tanah Transmigrasi
HRD menilai, penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi membutuhkan keberanian kebijakan, koordinasi lintas kementerian, serta langkah hukum yang berpihak pada kepastian hak masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah.
Pertama, menuntaskan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan.
HRD mendorong koordinasi lintas sektor antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi, pendataan, verifikasi, dan penataan kembali status hukum tanah transmigrasi yang bermasalah.
Menurutnya, penyelesaian tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi maupun pendataan administratif. Harus ada keputusan konkret mengenai status lahan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tumpang tindih kawasan tersebut harus ditangani secara objektif dengan memperhatikan riwayat penempatan transmigrasi, dokumen penguasaan tanah, kondisi faktual di lapangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, mempercepat realisasi Program Trans Tuntas.
HRD menegaskan, Program Trans Tuntas yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi harus mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama percepatan penyelesaian legalitas tanah dan penerbitan sertifikat hak milik bagi transmigran yang memenuhi persyaratan hukum.
Program tersebut jangan sampai hanya menjadi agenda administratif dan slogan kebijakan. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan berjalan transparan, terukur, serta menghasilkan penyelesaian nyata.
"Program Trans Tuntas harus benar-benar menuntaskan persoalan masyarakat. Jangan hanya menjadi program di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat memperoleh kepastian status tanah dan perlindungan hukum atas hak yang memang menjadi miliknya," ujar HRD.
Ketiga, mendorong revisi Undang-Undang tentang Ketransmigrasian.
HRD berpandangan, regulasi ketransmigrasian perlu diperkuat agar mampu menjawab kompleksitas persoalan pertanahan yang berkembang saat ini.
Pembaruan undang-undang tersebut penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat terkait perlindungan hak atas tanah, kepastian aset masyarakat transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta optimalisasi pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, kebijakan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada pemindahan dan penempatan penduduk, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, perlindungan aset, dan peningkatan kesejahteraan generasi penerus transmigran.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tumpang Tindih Kebijakan
Lebih jauh, HRD mengingatkan bahwa persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam setiap proses penyelesaian. Penegakan aturan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim dan menggantungkan kehidupan ekonominya pada lahan tersebut.
Ia berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait tidak saling melempar tanggung jawab, melainkan membangun kesepahaman untuk menghadirkan solusi hukum yang adil, transparan, dan berkepastian.
"Jangan biarkan masyarakat menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Mereka sudah puluhan tahun membangun kehidupan di kawasan transmigrasi. Hak-hak mereka harus dilindungi dan persoalan legalitas tanah harus segera dituntaskan. Kehadiran negara harus dirasakan melalui kepastian hukum, bukan sekadar janji," pungkas HRD.(Red)
Baca Juga: