SWIPE UP TO READ

Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!

ACEH UTARA- Banjir yang terus berulang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara bukan lagi sekadar persoalan bencana musiman. Ancaman yang datang berkali-kali dalam setahun itu telah menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, sekaligus mengancam kehidupan ekonomi, pertanian, dan keselamatan warga.

Ironisnya, sebagian masyarakat bahkan harus menghadapi banjir hingga 11 kali dalam setahun. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata pemerintah, bukan sekadar penanganan darurat setiap kali air meluap.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P. (HRD), mendesak pemerintah agar melakukan penanganan banjir secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan HRD kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut HRD, masyarakat Aceh Utara tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari persoalan banjir yang sama tanpa kepastian penyelesaian. Pemerintah harus berani mengambil langkah strategis dengan membangun sistem pengendalian banjir yang mampu memberikan perlindungan jangka panjang.

"Warga di sejumlah desa di Aceh Utara mengeluhkan banjir yang terjadi berulang kali, bahkan hingga 11 kali dalam setahun. Ini kondisi yang sangat meresahkan. Masyarakat tidak boleh terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan deras turun," tegas HRD.

Perjuangkan Normalisasi Sungai dan Tanggul Permanen

Sebagai bentuk komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, HRD terus mendorong percepatan penanganan titik-titik rawan banjir, salah satunya melalui normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman di sepanjang Krueng Pirak Timur, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara.

Bahkan, dalam peninjauan lapangan belum lama ini, HRD bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, turun langsung menyusuri aliran Krueng Pirak menggunakan boat untuk melihat kondisi sungai sekaligus mengidentifikasi sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan banjir.

Peninjauan tersebut bukan sekadar kunjungan lapangan. Langkah itu menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah agar melihat langsung persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di kawasan aliran sungai.

Dari hasil penelusuran, ditemukan sejumlah bagian sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Di sisi lain, keterbatasan tanggul pengaman menyebabkan air sungai lebih mudah meluap ketika debit air meningkat.

Akibatnya, permukiman penduduk, areal persawahan, perkebunan hingga lokasi peternakan masyarakat terus berada dalam ancaman.

Kondisi tersebut bukan hanya mengakibatkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat. Petani terancam kehilangan hasil panen, pekebun mengalami kerugian, sementara peternak harus menghadapi risiko kehilangan ternak akibat genangan banjir.

HRD menilai, persoalan Krueng Pirak tidak boleh lagi ditangani secara parsial. Normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembukaan kembali alur sungai yang menyempit, serta pembangunan tanggul permanen di titik-titik kritis harus menjadi prioritas pemerintah.

Jangan Biarkan Rakyat Terus Menjadi Korban

HRD menegaskan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan mengerahkan bantuan ketika bencana terjadi. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan konkret yang menyentuh akar persoalan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman dan kerugian yang sama setiap tahun.

"Kita hadir langsung untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak boleh dibiarkan menjadi persoalan tahunan tanpa penyelesaian," ujarnya.

Ia menambahkan, dampak banjir sangat luas, mulai dari kerusakan rumah, persawahan, perkebunan, peternakan hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

"Karena itu, diperlukan langkah konkret dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul pengaman harus menjadi bagian dari solusi permanen. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban setiap kali hujan deras mengguyur," tegas HRD.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir bukan semata-mata proyek fisik, melainkan investasi untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga sumber penghidupan rakyat, serta memastikan aktivitas ekonomi dan pertanian tetap berjalan.

HRD berharap Kementerian PU bersama pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan melalui perencanaan teknis dan penganggaran yang jelas.

Bagi HRD, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebatas laporan dan janji. Perjuangan harus terus dikawal hingga menghasilkan tindakan nyata. Sebab, rakyat membutuhkan perlindungan, bukan sekadar janji setiap kali bencana datang.(Red)
Baca Juga:
Tersalin 👍

Berita Terbaru

  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!
  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!
  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!
  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!
  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!
  • Banjir Berulang hingga 11 Kali Setahun, HRD Desak Pemerintah Turun Tangan: Aceh Utara Butuh Solusi Permanen!