Wakil Wali Kota Banda Aceh Dorong Kolaborasi OPD, Bantuan Rumah Layak Huni Harus Tepat Sasaran
Afhdal Khalilullah meminta petugas memastikan data kondisi rumah dan sosial ekonomi calon penerima akurat sebagai dasar penyaluran bantuan
THE ATJEH NET — Wakil Wali Kota Banda Aceh Afhdal Khalilullah menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani persoalan rumah tidak layak huni dan kemiskinan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah memastikan proses pendataan calon penerima bantuan rumah layak huni dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan itu disampaikan Afhdal saat menghadiri pelepasan petugas survei calon penerima bantuan rumah layak huni sekaligus menyematkan rompi kepada petugas di halaman Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pango Raya, Rabu, 28 Oktober 2026.
“Harapan kita, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sesuai arahan Ibu Wali Kota, kita akan berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk menuntaskan persoalan kemiskinan,” ujar Afhdal.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan lebih dari satu instansi. Koordinasi pemerintah kota dan Baitul Mal diperlukan agar pendataan, verifikasi, dan penentuan prioritas bantuan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Bagi Afhdal, tahap survei memiliki arti penting karena data lapangan akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan calon penerima bantuan. Petugas diminta memeriksa kondisi fisik rumah serta keadaan sosial ekonomi warga secara cermat, bukan sekadar mengandalkan dokumen atau usulan yang masuk.
Ia juga mengingatkan bahwa penyematan rompi petugas bukan hanya kegiatan simbolis. Atribut tersebut menjadi pengingat atas tanggung jawab petugas dalam menjalankan amanah dan mengumpulkan informasi yang benar.
“Seluruh petugas dapat menjalankan survei dengan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi rumah dan keadaan sosial ekonomi serta menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam menentukan calon penerima bantuan agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Afhdal.
Data akurat untuk menentukan prioritas bantuan
Verifikasi lapangan menjadi tahap penting dalam upaya memastikan bantuan rumah layak huni diberikan sesuai kriteria program. Informasi mengenai kondisi rumah dan kemampuan sosial ekonomi calon penerima dapat membantu pemerintah menilai tingkat kebutuhan serta menyusun prioritas secara lebih terukur.
Dalam proses tersebut, objektivitas petugas menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berisiko memengaruhi ketepatan penentuan penerima. Karena itu, Afhdal meminta petugas menjalankan survei secara bertanggung jawab dan menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota Banda Aceh berharap kerja sama Baitul Mal dengan perangkat daerah terkait dapat mendukung pelaksanaan program bantuan perumahan sekaligus menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.
Afhdal menyampaikan harapan agar ke depan semakin sedikit warga yang harus tinggal di rumah tidak layak huni. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendataan yang akurat, koordinasi antarinstansi, dan penetapan penerima berdasarkan kebutuhan menjadi bagian penting dari proses yang harus dijalankan.
Kegiatan pelepasan petugas turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dra. Sukmawati, M.AP., Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H., Kepala Sekretariat Baitul Mal Irwan, S.E., M.Si., Ak., serta anggota badan Baitul Mal Umar Banta Ali, S.Sos.I., M.Ag., H. Muhammad Aulia, S.T., dan Andriana, Lc., M.Us. [Adv]
Baca Juga:
