Dewan Pers Dukung Akademi Jurnalisme Multiplatform untuk Perkuat Kompetensi Kreator Konten

THE ATJEH NET — Dewan Pers mendukung gagasan Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) membentuk akademi jurnalisme multiplatform untuk meningkatkan kemampuan pelaku media digital dan kreator konten dalam memverifikasi informasi, menjaga akurasi, dan menerapkan etika jurnalistik.

Dukungan itu disampaikan anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Rosarita Niken Widiastuti, dalam pertemuan dengan Ketua Umum AMMI Tundra Meliala di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026.

Niken, yang menjabat Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, juga menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina AMMI.

Ketua Umum AMMI Tundra Meliala mengatakan perubahan teknologi telah mengubah cara informasi diproduksi dan disebarkan. Media sosial memungkinkan informasi menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, tetapi kecepatan dan luasnya jangkauan tidak selalu diikuti akurasi.

Persoalan muncul ketika dorongan untuk menjadi yang pertama menyebarkan informasi mengalahkan proses verifikasi. Informasi yang belum teruji dapat menyebar luas sebelum pihak terkait memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.

Menurut Tundra, kemampuan membuat konten menarik perlu diimbangi pemahaman tentang pemeriksaan fakta, konfirmasi narasumber, keberimbangan, dan tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan.

Atas dasar itu, AMMI menggagas akademi media multiplatform sebagai ruang pendidikan bagi pelaku media lintas platform. Materi yang direncanakan mencakup teknik peliputan dan wawancara, verifikasi foto dan video, pemeriksaan fakta, etika publikasi, serta hak jawab dan koreksi.

Pendidikan tersebut juga diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara produksi konten secara umum dan kegiatan jurnalistik. Tidak semua unggahan di media sosial merupakan produk pers. Namun, konten yang disajikan sebagai berita untuk kepentingan publik perlu memperhatikan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan pertanggungjawaban.

Gagasan akademi ini muncul ketika pelaku media menghadapi perubahan pola konsumsi informasi dan persaingan distribusi konten digital. Dalam situasi tersebut, peningkatan keterampilan teknis perlu berjalan beriringan dengan pemahaman etika jurnalistik.

Dukungan Dewan Pers menjadi dorongan bagi AMMI untuk melanjutkan gagasan tersebut. Tantangan berikutnya ialah menyusun kurikulum, melibatkan pengajar yang kompeten, serta menentukan mekanisme evaluasi agar program pendidikan tidak berhenti pada wacana.

Hingga informasi ini disusun, belum ada rincian mengenai jadwal peluncuran akademi, kurikulum final, skema pembiayaan, maupun mekanisme sertifikasi peserta.