Demonstrasi Prancis Berujung Kerusuhan, Paris hingga Marseille Dilanda Bentrokan
Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam pembakaran dan penjarahan setelah aksi yang melibatkan pelajar, serikat pekerja, dan pendukung rompi kuning
![]() |
| Patung Marianne dipenuhi demonstran di tengah aksi protes di Prancis. (Foto: Threads/@rizalhakimm_punyer) |
THE ATJEH NET — Sebanyak 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi serta anggota gendarmerie terluka setelah demonstrasi di berbagai wilayah Prancis berujung bentrokan, penjarahan, dan pembakaran pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyampaikan angka sementara tersebut di tengah meluasnya kerusuhan di sejumlah kota.
Aksi itu berawal dari demonstrasi menentang tingginya biaya hidup dan memburuknya layanan publik. Tuntutan terkait kondisi pendidikan, harga bahan bakar, serta kebijakan pemerintah turut mewarnai mobilisasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, dan pendukung gerakan rompi kuning.
Menurut laporan Le Monde pada Minggu, 18 Oktober 2026, aksi berlangsung di berbagai kota, termasuk Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, dan Limoges. Sejumlah demonstrasi berlangsung damai, tetapi kelompok tertentu terlibat bentrokan dengan aparat dan melakukan perusakan.
Di Limoges, gedung balai kota terbakar. Di Marseille, demonstran menyerang dan memasuki area balai kota, sedangkan di Bordeaux dilaporkan terjadi perusakan di kediaman prefek serta penjarahan toko. Sejumlah toko juga menjadi sasaran penjarahan di kota lain.
Aparat menggunakan gas air mata untuk menghadapi kelompok yang terlibat bentrokan. Besarnya jumlah massa dan pergerakan kelompok-kelompok kecil di sejumlah titik menyulitkan polisi mengendalikan situasi.
Demonstrasi Dipicu Tekanan Ekonomi dan Layanan Publik
Mobilisasi pada 17 Oktober melibatkan ratusan ribu orang. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan jumlah peserta mencapai 550 ribu orang di seluruh negeri, sedangkan penyelenggara memperkirakan sekitar 800 ribu orang.
Awalnya, aksi mendapat dorongan dari pelajar yang memprotes kondisi sekolah dan kekurangan tenaga pengajar. Gerakan itu kemudian meluas dengan dukungan serikat pekerja dan kelompok yang menentang kenaikan biaya hidup serta memburuknya layanan publik.
Keterlibatan pendukung gerakan rompi kuning mengingatkan pada gelombang protes yang pernah mengguncang Prancis sejak 2018, terutama terkait biaya hidup dan harga bahan bakar. Namun, peserta demonstrasi kali ini berasal dari beragam kelompok dengan tuntutan yang tidak seluruhnya sama.
Perbedaan antara aksi damai dan kekerasan menjadi sorotan setelah sejumlah fasilitas umum dan tempat usaha dirusak. Pemerintah menyatakan pelaku perusakan dan penjarahan akan diproses secara hukum.
Lecornu Kecam Penjarahan dan Perusakan
Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi di sela-sela demonstrasi. Ia menegaskan bahwa hak menyampaikan aspirasi secara damai tidak membenarkan pembakaran, penjarahan, atau serangan terhadap aparat.
“Kami akan bersatu menghadapi para penyebar kekacauan,” kata Lecornu, sebagaimana dikutip Le Monde.
Perdana menteri juga menyatakan dukungan kepada aparat keamanan yang bertugas menangani kerusuhan. Pemerintah menilai kekerasan telah mengganggu hak warga lain untuk menyampaikan tuntutan secara damai.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan aparat menghadapi kelompok-kelompok yang bergerak secara terpisah dan sulit dikendalikan. Pemerintah membantah bahwa persoalan tersebut semata-mata disebabkan oleh kurangnya jumlah personel keamanan.
Di tengah penangkapan dan laporan kerusakan, situasi keamanan masih menjadi perhatian pemerintah Prancis. Hingga laporan sementara pada Minggu, angka 1.200 orang yang ditangkap dan 150 petugas yang terluka merujuk pada keterangan pemerintah setelah rangkaian demonstrasi sehari sebelumnya.
Baca Juga:
