Dorong Penanganan Krueng Peusangan, Sufyannur dari Fraksi Partai Aceh Lakukan Kunjungan Konsultasi Ke DPRA dan BWS Sumatera I

THE ATJEH NET - Penanganan aliran Sungai Krueng Peusangan membutuhkan langkah nyata, perencanaan matang, dan komitmen serius lintas lembaga. Tidak sekadar menjadi agenda koordinasi, upaya tersebut harus diarahkan pada solusi konkret untuk mengurangi risiko bencana, melindungi permukiman warga, serta menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Berangkat dari kepentingan masyarakat, Sekretaris Komisi III DPRK Bireuen, Sufyannur, SE, dari Fraksi Partai Aceh, melakukan kunjungan konsultasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Provinsi Aceh guna membahas penanganan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air. Langkah tersebut juga diharapkan membuka ruang bagi lahirnya kebijakan dan program penanganan sungai yang lebih terarah, terukur, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran Krueng Peusangan, persoalan sungai bukan sekadar urusan teknis. Kondisi aliran sungai, sedimentasi, kerusakan tebing, dan potensi luapan air berkaitan langsung dengan keamanan permukiman, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta keselamatan warga ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu dan hilir.

Karena itu, penanganan Krueng Peusangan tidak semestinya hanya berorientasi pada tindakan sesaat ketika bencana terjadi. Diperlukan perencanaan jangka panjang yang mencakup normalisasi pada titik-titik yang membutuhkan, pengerukan sedimentasi berdasarkan kajian teknis, penguatan tebing sungai di lokasi rawan, serta pemeliharaan alur sungai secara berkala.

Di sisi lain, pemetaan kawasan rawan banjir, evaluasi kapasitas aliran, pengendalian pemanfaatan sempadan sungai, dan pemulihan lingkungan di kawasan hulu juga perlu menjadi bagian dari strategi penanganan yang terpadu.

Langkah-langkah tersebut tentu harus disesuaikan dengan hasil kajian teknis, kondisi lapangan, dan kewenangan masing-masing instansi agar program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konsultasi tersebut, perhatian diarahkan pada pentingnya membangun sinergi antara DPRK Bireuen, DPRA, dan BWS Sumatera I agar persoalan DAS Krueng Peusangan memperoleh perhatian yang proporsional dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan sumber daya air.

Koordinasi lintas lembaga menjadi penting karena persoalan sungai tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan pembagian peran yang jelas, dukungan kebijakan, perencanaan anggaran yang terukur, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar upaya penanganan tidak berhenti pada pembahasan semata.

Sebagai wakil rakyat, upaya konsultasi tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar menyampaikan aspirasi masyarakat agar persoalan yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan dan ancaman bencana mendapat perhatian serius dari pihak-pihak yang berwenang.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar wacana penanganan sungai, melainkan langkah nyata yang dapat dirasakan manfaatnya. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, prioritas berdasarkan tingkat kerawanan, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Krueng Peusangan merupakan salah satu sistem sungai penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen. Keberadaannya berkaitan erat dengan lingkungan, aktivitas pertanian, dan kehidupan warga di kawasan yang berada di sepanjang alirannya.

Oleh sebab itu, pengelolaan DAS harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara kawasan hulu, badan sungai, dan wilayah hilir. Penanganan yang hanya dilakukan pada satu titik tanpa mempertimbangkan kondisi keseluruhan aliran berisiko membuat persoalan berpindah ke kawasan lain.

Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, upaya menjaga kelestarian lingkungan juga perlu diperkuat. Pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak daerah aliran sungai, pemeliharaan vegetasi di kawasan hulu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan fungsi sungai merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.

Di saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai rencana kegiatan, lokasi prioritas, sumber pendanaan, dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan perlu dikedepankan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan sekaligus ikut mengawasi program yang ditujukan untuk melindungi kepentingan mereka.

Penanganan Krueng Peusangan harus ditempatkan sebagai agenda penting yang membutuhkan keseriusan semua pihak. Upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana jauh lebih strategis apabila dilakukan melalui perencanaan yang tepat sebelum kerusakan dan dampak luapan sungai semakin meluas.

Kunjungan konsultasi Sufyannur ke DPRA dan BWS Sumatera I diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi kelembagaan sekaligus mendorong tindak lanjut yang konkret sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Harapan masyarakat tentu sederhana, tetapi mendasar: aliran sungai terpelihara, kawasan rawan mendapat penanganan yang tepat, lahan produktif terlindungi, dan keselamatan warga menjadi prioritas utama.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan Krueng Peusangan tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan atau rencana yang disusun. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana kebijakan dan pekerjaan di lapangan mampu mengurangi risiko bencana, menjaga lingkungan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Krueng Peusangan adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi harus melahirkan aksi, perencanaan harus berujung pada pelaksanaan, dan setiap kebijakan harus berpihak pada keselamatan rakyat. Sebab, melindungi sungai berarti turut melindungi kehidupan, masa depan, dan kesejahteraan masyarakat Bireuen.(MS)