Subulussalam Dapat Dukungan Rehab-Rekon Rp97,9 Miliar, Pemkot Minta Anggaran Tak Tumpang Tindih

wali-kota-subulussalam-m-rasyid-bancin-dan-tim-monev-satgas-prr-brigjen-tni-mar-guslin-kamase-PrXzo

THE ATJEH NET — Pemerintah Kota Subulussalam mendapat rencana dukungan 75 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan nilai Rp97,9 miliar dari 10 kementerian/lembaga. Pemerintah daerah meminta program tersebut disinkronkan dengan anggaran daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.

Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 9 September 2026 menunjukkan dukungan tersebut tersebar di sejumlah sektor, antara lain pekerjaan umum, pendidikan, perdagangan, pertanian, lingkungan hidup, UMKM, perindustrian, agama, kebudayaan, serta pertanahan dan tata ruang.

Bagi Pemerintah Kota Subulussalam, persoalannya bukan hanya besaran dukungan anggaran, tetapi bagaimana dana tersebut diarahkan ke kebutuhan yang belum terjangkau. Pemerintah daerah memiliki sejumlah program yang dibiayai melalui anggaran daerah dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin meminta sinkronisasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengalihkan anggaran yang semula disiapkan untuk program tertentu ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Contoh, kami punya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), agar dana kami menyentuh yang mana kira-kira, jangan lagi nanti tersentuh oleh K/L terkait, sehingga double mata anggaran,” kata Rasyid dalam rapat koordinasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Ia mencontohkan anggaran DOKA Rp3,8 miliar yang disiapkan untuk Jalan Hamzah Fansuri menuju Kecamatan Rundeng. Jika ruas tersebut ternyata masuk dalam program pemerintah pusat, anggaran itu dinilai lebih bermanfaat bila dialihkan untuk membuka atau memperbaiki akses jalan lain yang belum mendapat dukungan.

“Lebih baik kami bangunkan di jalan desa supaya akses menuju desa terpencil ini bisa teratasi,” ujarnya.

Selain persoalan sinkronisasi anggaran, Pemkot Subulussalam mengusulkan sejumlah kebutuhan infrastruktur yang dinilai penting dalam pemulihan pascabencana.

Salah satunya pembangunan sodetan Kanal Oboh di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng. Pemerintah daerah juga mendorong normalisasi Sungai Lae Soraya yang melintasi Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues.

Kebutuhan tersebut berkaitan dengan risiko banjir yang masih dihadapi wilayah tersebut. Rasyid menyebut banjir besar pada November 2025 menunjukkan keterbatasan sarana pengendalian banjir serta persoalan sedimentasi sungai.

Kanal Oboh direncanakan dengan nilai sekitar Rp1,4 triliun dan mencakup penanganan untuk empat kabupaten/kota. Pemerintah daerah berharap pembangunan kanal tersebut dapat mengurangi risiko banjir yang berulang.

“Banyak sekali di sana anak-anak sungai yang perlu kita penanggulangannya, yaitu membuat sodetan atau kanal. Kanal Oboh namanya, senilai Rp1,4 triliun, dan ini untuk empat kabupaten/kota,” kata Rasyid.

Koordinator Wilayah Aceh II Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, meminta koordinasi antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Kota Subulussalam tidak berhenti pada komunikasi administratif.

Hasil monitoring dan evaluasi, kata dia, perlu segera diterjemahkan ke dalam langkah teknis rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi Subulussalam, tahap berikutnya menjadi krusial. Dukungan Rp97,9 miliar yang telah dirancang pemerintah pusat perlu dipastikan menyasar kebutuhan yang belum tertangani, sementara anggaran daerah dapat diarahkan untuk menutup celah pembiayaan lainnya.

Dengan pola tersebut, pemerintah daerah berharap anggaran pusat dan daerah tidak mengerjakan objek yang sama, tetapi saling melengkapi untuk mempercepat pemulihan pascabencana.