Dek Fadh: Jangan Sampai Kebijakan Pusat Tak Sesuai Kondisi Aceh

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, didampingi Plt. Sekda Aceh, Taufik, ST, M.Si, beserta para Asisten Sekda Aceh dan Kepala SKPA/Biro terkait, mengikuti Rakor Pendalaman Mekanisme Kerja Desk Koordinasi dengan Kemenko Polkam RI secara virtual, dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin, (14/9/2026).

THE ATJEH NET — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat memperkuat keterlibatan unsur Aceh dalam Desk Koordinasi Aceh. Ia mengingatkan agar kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat tidak justru bertentangan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil di tingkat pusat tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Karena itu, masukan dari Aceh perlu diperkuat dalam desk ini,” kata Fadhlullah dalam rapat pembentukan pengurus Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara virtual, Senin (14/9/2026).

Fadhlullah mengusulkan agar lebih banyak unsur Aceh dengan kapasitas setingkat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masuk dalam perangkat kerja Desk Koordinasi Aceh.

Menurut dia, keterwakilan tersebut penting karena sejumlah isu yang dibahas di tingkat pusat berkaitan langsung dengan kondisi dan kepentingan Aceh. Masukan dari daerah, kata dia, perlu hadir dalam proses pembahasan, bukan hanya setelah kebijakan ditetapkan.

“Kami menyarankan banyak dimasukkan dari Aceh sekelas Forkopimda agar kebijakan yang diambil di tingkat pusat sesuai dengan masukan Aceh, sesuai kemauan daerah,” ujarnya.

Dalam rancangan struktur Desk Koordinasi Aceh, terdapat Dewan Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Desk sebagai unsur pimpinan. Struktur tersebut didukung Sekretaris, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Analisis.

Sejumlah subdesk disiapkan untuk menangani isu strategis Aceh, meliputi politik dan tata kelola pemerintahan, keamanan, hukum dan HAM, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, sosial-ekonomi dan SDM, serta media dan komunikasi.

Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan serta Sosial-Ekonomi dan SDM juga tercatat sebagai bidang yang diusulkan mendapatkan penambahan subdesk.

Bagi Fadhlullah, struktur tersebut perlu diikuti dengan keterwakilan daerah yang memadai. Ia ingin komunikasi antara pemerintah pusat dan Aceh berlangsung dua arah sehingga kebijakan tidak semata disusun dengan pendekatan top-down.

Masukan dari unsur daerah dinilai penting untuk memberi gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat serta kondisi faktual di Aceh.

Usulan itu disampaikan Fadhlullah dalam rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto.

Ia berharap keterlibatan unsur Aceh dalam desk dapat memperkuat koordinasi pusat dan daerah sekaligus menjadi ruang bagi Aceh menyampaikan kebutuhan serta pandangan daerah dalam pembahasan kebijakan pemerintah pusat.