Pascabencana, KKP Salurkan Bantuan untuk Pulihkan Ekonomi Nelayan Aceh Utara
Bantuan berupa ekskavator, bibit kerapu, dan pakan diarahkan untuk memulihkan tambak serta aktivitas ekonomi nelayan pesisir Aceh Utara.
ACEH UTARA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan untuk memulihkan usaha nelayan dan fasilitas perikanan yang terdampak bencana di Aceh Utara. Bantuan itu berupa satu unit ekskavator, bibit ikan kerapu, dan pakan untuk kelompok nelayan.
Bantuan tersebut disalurkan melalui program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sektor kelautan dan perikanan. Penyerahan dan peninjauan fasilitas perikanan dilakukan di Kampung Nelayan Merah Putih, Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kamis, 6 Agustus 2026.
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil mengatakan dukungan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir setelah bencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan langkah penting dalam memulihkan sarana-prasarana perikanan serta membangkitkan ekonomi nelayan pascabencana,” kata Ismail saat meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan kolam budidaya.
Salah satu bantuan yang sebelumnya diserahkan KKP adalah ekskavator tipe PC 135F. Alat berat tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Lhoksukon.
Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi sebelumnya mengatakan ekskavator itu akan difokuskan untuk membuka dan membersihkan tambak masyarakat yang tertimbun lumpur akibat bencana, terutama di kawasan pesisir.
Selain alat berat, pemerintah juga menyalurkan bibit ikan kerapu dan pakan kepada kelompok nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung kembali kegiatan budidaya yang terdampak bencana.
Seorang nelayan penerima bantuan mengatakan bibit dan pakan tersebut dapat langsung digunakan untuk melanjutkan usaha budidaya.
“Bantuan ini nyata dan langsung kami rasakan dampaknya untuk keberlanjutan budidaya,” ujarnya.
Penyaluran bantuan tersebut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh T.A. Khalid, Tim Satgas PRR Aceh, perwakilan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Muspika Syamtalira Bayu, serta tokoh masyarakat.
T.A. Khalid sebelumnya mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk pemulihan sektor perikanan melalui KKP. Anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemulihan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Aceh yang terdampak bencana.
Ismail mengatakan pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur. Aktivitas produksi nelayan juga perlu kembali berjalan agar masyarakat pesisir dapat memulihkan sumber pendapatan mereka.
Bantuan ekskavator, bibit, dan pakan menjadi bagian dari upaya tersebut, dengan sasaran mulai dari pemulihan tambak dan fasilitas perikanan hingga pengaktifan kembali usaha budidaya masyarakat.
Baca Juga:
