Ketika Ulama dan Rakyat Bangkit, Akankah Aceh Melahirkan Pemimpin Malikul Adil?

THE ATJEH NET - Ketika ulama dan rakyat Aceh kembali berkumpul, menyatukan doa, zikir dan harapan, pertanyaan besar pun kembali mengemuka: akankah dari kebangkitan moral dan kesadaran rakyat itu lahir pemimpin Aceh yang benar-benar Malikul Adil, pemimpin yang adil, amanah, berani dan berpihak kepada rakyat?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar ungkapan politik. Ia merupakan refleksi panjang perjalanan Aceh yang memiliki sejarah besar tentang kepemimpinan, perjuangan, ulama dan rakyat.

Tanggal 15 Agustus 2026 menjadi momentum yang memiliki makna sangat kuat bagi Aceh. Tepat 21 tahun, pada 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki, yang menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata dan dimulainya babak baru perdamaian Aceh.

Dua puluh satu tahun perdamaian bukanlah waktu yang singkat. Namun, perdamaian tidak boleh hanya dimaknai sebagai berhentinya suara senjata.

Perdamaian harus menghadirkan keadilan, kesejahteraan, martabat, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Aceh.

Karena itu, ketika masyarakat dari berbagai penjuru Aceh berkumpul di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, untuk mengikuti doa dan zikir bersama, sesungguhnya yang sedang dipanjatkan bukan hanya doa untuk dijauhkan dari bala.

Di balik lantunan zikir itu tersimpan keresahan.

Di balik tangan yang ditengadahkan ke langit terdapat harapan. Dan di balik jutaan doa rakyat Aceh terdapat sebuah pesan besar: Aceh ingin bangkit. Aceh ingin dihargai. Aceh ingin dikelola dengan keadilan.

Masjid Raya Baiturrahman kembali menjadi saksi sejarah. Tempat yang selama berabad-abad menjadi simbol keteguhan masyarakat Aceh itu kembali dipenuhi suara doa, zikir dan harapan.

Masyarakat datang membawa sajadah. Sebagian hadir bersama keluarga. Para ulama, tokoh masyarakat dan berbagai elemen rakyat berkumpul dalam satu suasana spiritual.

Tidak ada sekat antara rakyat kecil dan mereka yang memiliki kedudukan. Di hadapan Allah SWT, 

semuanya sama-sama menengadahkan tangan,

memohon agar Aceh dijauhkan dari berbagai musibah, perpecahan, ketidakadilan dan persoalan yang terus membebani kehidupan masyarakat.

Doa tulak bala itu sesungguhnya adalah suara batin rakyat Aceh.

Suara yang mengingatkan bahwa pembangunan Aceh tidak cukup hanya dengan jalan, gedung dan proyek. Aceh juga membutuhkan pemimpin yang memiliki hati, keberanian, kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat.

Dari Masjid Raya, Ingatan Perjuangan Kembali Menyala.

Suasana kemudian menjadi semakin kuat ketika sosok Sambino, seorang perempuan, menyampaikan orasi yang membangkitkan kembali ingatan sejarah perjuangan rakyat Aceh.

Ia mengajak masyarakat mengingat kembali peristiwa tahun 1999, ketika Masjid Raya Baiturrahman menjadi salah satu ruang penting bagi gerakan rakyat yang menuntut referendum Aceh.

Sejarah tersebut tidak boleh dihapus dari ingatan.

Bukan untuk membuka kembali luka masa lalu. Bukan pula untuk menghidupkan konflik. Tetapi untuk memahami bahwa rakyat Aceh memiliki sejarah panjang dalam menyuarakan kehendak, martabat dan masa depan daerahnya.

Hari ini, perjuangan itu harus menemukan bentuk baru. Bukan dengan kekerasan.

Bukan dengan pertumpahan darah.

Tetapi dengan pendidikan, persatuan, keberanian menyampaikan kebenaran, pengawasan terhadap kekuasaan dan perjuangan melalui jalur demokrasi.

Jika dahulu rakyat berjuang mempertahankan tanah dan marwah dengan senjata, maka hari ini generasi Aceh harus berjuang dengan ilmu, integritas, persatuan dan keberanian moral.

Mencari Kembali Spirit Iskandar Muda,

Aceh memiliki sejarah besar tentang kepemimpinan. Salah satu nama yang selalu dikenang adalah Sultan Iskandar Muda.

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Aceh Darussalam mencapai salah satu puncak kekuatan, ekonomi dan kebudayaan di kawasan.

Karena itu, ketika berbicara tentang Malikul Adil, yang perlu dihidupkan bukan romantisme masa lalu semata, melainkan nilai kepemimpinan yang adil, tegas, berilmu, berwibawa dan memiliki keberanian mengambil keputusan demi kepentingan rakyat.

Aceh hari ini tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara.

Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja.

Tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir ketika membutuhkan suara rakyat.

Aceh membutuhkan pemimpin yang hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan.

Tidak membutuhkan penguasa yang sibuk membangun citra. Aceh membutuhkan pemimpin yang berani membangun keadilan.

Sebab kekuasaan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kekecewaan.

Jabatan tanpa amanah hanya akan menjadi beban sejarah.

Dan pembangunan tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan meninggalkan angka-angka tanpa makna.

21 Tahun Damai, Saatnya Rakyat Bertanya.

Dua puluh satu tahun setelah MoU Helsinki, rakyat Aceh memiliki hak untuk bertanya:

Apa yang sudah berubah?

Apakah perdamaian telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?

Apakah kesejahteraan sudah merata?

Apakah anak-anak Aceh mendapatkan pendidikan terbaik?

Apakah petani dan nelayan hidup sejahtera?

Apakah rakyat miskin memperoleh pelayanan yang layak?

Apakah kekayaan Aceh telah dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat?

Dan yang paling penting:

Apakah kekuasaan di Aceh telah benar-benar menjadi amanah untuk melayani rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan.

Itulah demokrasi. Itulah suara rakyat. Dan itulah bagian dari perjuangan damai.

Ulama dan Rakyat Harus Menjadi Penjaga Moral Aceh

Kebangkitan Aceh tidak boleh berhenti di halaman Masjid Raya Baiturrahman.

Zikir harus melahirkan kesadaran.

Doa harus melahirkan ikhtiar.

Dan kebersamaan harus melahirkan gerakan moral.

Ulama memiliki peran penting untuk menjaga arah moral masyarakat dan kekuasaan.

Sementara rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan melalui pilihan politik yang cerdas dan bertanggung jawab.

Karena itu, rakyat Aceh harus berani mengatakan tidak kepada korupsi, tidak kepada ketidakadilan, tidak kepada politik uang, tidak kepada penyalahgunaan kekuasaan dan tidak kepada kepemimpinan yang menjadikan rakyat hanya sebagai alat untuk memperoleh jabatan.

Aceh harus melahirkan generasi baru yang tidak mudah dibeli, tidak mudah dipecah dan tidak mudah ditakut-takuti.

Dari Doa Menuju Kebangkitan 15 Agustus 2026 harus menjadi lebih dari sekadar peringatan 21 tahun perdamaian.

Hari ini harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi. Aceh telah melewati perang. Aceh telah melewati tsunami. Aceh telah melewati konflik.

Aceh telah melewati proses perdamaian.

Kini tantangan Aceh jauh lebih besar: bagaimana memastikan perdamaian melahirkan kesejahteraan dan keadilan.

Karena itu, ketika jutaan suara rakyat menyatu dalam zikir dan doa di Masjid Raya Baiturrahman, sesungguhnya Aceh sedang mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri:

Aceh tidak sedang ingin kembali ke masa lalu. Aceh sedang mencari masa depan.

Masa depan yang damai. Masa depan yang bermartabat. Masa depan yang adil.

Masa depan yang membuat anak-anak Aceh tidak harus meninggalkan tanah kelahirannya hanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Dan dari kebangkitan ulama serta rakyat itulah, pertanyaan tentang Malikul Adil kembali menemukan relevansinya.

Akankah Aceh melahirkan pemimpin yang benar-benar adil?

Jawabannya tidak hanya berada di tangan mereka yang duduk di kursi kekuasaan.

Jawabannya juga berada di tangan rakyat Aceh sendiri.

Sebab sejarah membuktikan, ketika ulama bersatu, rakyat bersatu dan kesadaran tumbuh, perubahan besar bukan sesuatu yang mustahil.

Dari Masjid Raya Baiturrahman, doa dipanjatkan. Dari hati rakyat, harapan dinyalakan. Dan dari kesadaran bersama, perjuangan Aceh untuk keadilan harus terus dilanjutkan-dengan damai, dengan ilmu, dengan keberanian dan dengan martabat.

Aceh telah berdamai selama 21 tahun. Kini saatnya perdamaian itu benar-benar menghadirkan keadilan bagi rakyat.(Penulis. M. Sulaiman)