Jembatan Putus dan Sungai Bermasalah, Dua Pekerjaan Rumah Pemulihan Nagan Raya

Plt. Sekda Hizbulwatan Dampingi Satgas PRR, Tinjau Beutong Ateuh dan Jembatan Alue Waki

THE ATJEH NET - Jembatan putus dan persoalan kondisi sungai menjadi dua pekerjaan rumah dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Penanganan kedua persoalan itu menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) saat meninjau sejumlah lokasi terdampak.

Kepala Koordinator Wilayah Aceh II Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslim bersama pemerintah daerah meninjau wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dan jembatan yang terputus di kawasan Alue Waki, Kecamatan Darul Makmur, Rabu, 12 Agustus 2026.

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur sekaligus mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Nagan Raya pada akhir 2025.

Jembatan Alue Waki menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penanganan karena akses warga masih terdampak. Di lokasi lain, kondisi sungai juga menjadi perhatian dalam upaya pemulihan.

Guslim mengatakan Satgas PRR akan membantu pemerintah daerah mengoordinasikan penanganan persoalan infrastruktur dan kondisi sungai dengan kementerian serta lembaga terkait.

“Khusus untuk rencana pengerukan sungai karena pertambangan, kami akan membantu melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM,” kata Guslim.

Menurut dia, Satgas PRR tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memfasilitasi dan menyinergikan pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga agar kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sehingga target-target dapat kita capai sesuai dengan tahapan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Nagan Raya Hizbulwatan mengatakan sejumlah kendala di lapangan dan aspirasi masyarakat terdampak telah disampaikan kepada Satgas PRR dalam kunjungan tersebut.

“Dengan adanya kunjungan Tim Satgas PRR, kami telah menyampaikan semua kendala di lapangan dan juga aspirasi masyarakat yang terdampak. Semoga hal ini dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Nagan Raya,” kata Hizbulwatan.

Ia mengatakan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian kebutuhan infrastruktur dan masyarakat yang masih terdampak bencana.

Penanganan pascabencana di Nagan Raya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Kondisi sungai juga menjadi bagian penting karena berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan upaya mengurangi risiko persoalan serupa di kemudian hari.

Pemerintah daerah berharap hasil monitoring Satgas PRR dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk kebutuhan yang berdampak langsung terhadap akses dan aktivitas masyarakat.