Inpres Rehabilitasi Pascabencana Aceh Masih Terbuka, Safrizal Minta Daerah Segera Ajukan Pekerjaan

Kepala Pos Wilayah (Kaposwil) Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA

BANDA ACEH — Pemerintah daerah yang terdampak bencana di Aceh masih memiliki kesempatan mengusulkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres). Kepala daerah diminta segera mengidentifikasi proyek yang belum tercantum dalam rencana penanganan pascabencana.

Kepala Pos Wilayah Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan slot untuk memasukkan pekerjaan tambahan ke dalam Inpres masih tersedia. Usulan tersebut terutama untuk pekerjaan yang dinilai diperlukan, tetapi belum masuk dalam kewenangan atau rencana rehabilitasi dan rekonstruksi nasional.

“Inpres-nya masih terbuka. Jadi kalau ada pekerjaan di luar itu (kewenangan nasional) yang ingin diusulkan kepala daerah, masih tersedia slotnya,” kata Safrizal di Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026.

Safrizal menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi Aceh 2026. Pembahasan forum mencakup pemulihan sektor pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai.

Menurut Safrizal, pekerjaan yang belum tercantum dalam rencana induk atau renduk rehabilitasi dan rekonstruksi nasional masih dapat diusulkan untuk dimasukkan melalui Inpres. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota terdampak perlu segera memetakan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Ia meminta para bupati dan wali kota tidak menunggu hingga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan untuk menyampaikan kebutuhan tambahan. Identifikasi pekerjaan harus dilakukan sejak sekarang agar dapat diproses untuk masuk dalam rencana nasional.

“Kepada bupati dan wali kota agar mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang belum masuk ke dalam rencana rehab-rekon untuk kemudian dimasukkan ke dalam Inpres,” ujar Safrizal.

Jika usulan tersebut masuk dalam Inpres, pekerjaan dapat dilaksanakan bersamaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah memiliki alokasi anggaran dan dokumen pelaksanaan untuk menjalankan renduk.

Peluang tersebut menjadi penting bagi daerah yang masih menghadapi kebutuhan pemulihan akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah perlu memastikan kerusakan dan kebutuhan yang belum tertangani terdokumentasi sehingga dapat diusulkan melalui mekanisme yang tersedia.

Safrizal menekankan percepatan identifikasi diperlukan agar kebutuhan daerah tidak tertinggal dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.