Dana Pemulihan Aceh Singkil Tersedia, Tapi Realisasi TKD Rp21 Miliar Masih Nol Persen

Tim Satgas PRR meninjau sekolah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

THE ATJEH NET — Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21 miliar untuk pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil belum terealisasi secara keuangan hingga pertengahan Agustus 2026. Pemerintah kabupaten kini meminta seluruh SKPK mempercepat perencanaan, pengadaan, kontrak, hingga pencairan anggaran.

Data itu terungkap dalam monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera pada Kamis, 13 Agustus 2026. Meski penyerapan keuangan masih 0 persen, sejumlah pekerjaan fisik di lapangan disebut telah berjalan dengan dukungan anggaran lain.

Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, mengatakan pekerjaan pemulihan fisik antara lain telah berjalan melalui dukungan APBN dan tambahan TKD Pemerintah Aceh. Namun, tambahan TKD yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten belum tercatat sebagai realisasi keuangan.

“Jadi kami memang belum terealisasi untuk keuangan. Namun, secara fisik sudah bekerja dan berjalan, tinggal bagaimana merealisasikan keuangan,” kata Edy setelah rapat monitoring dan evaluasi bersama Satgas PRR di Kantor Sekda Aceh Singkil.

Pemkab Aceh Singkil menargetkan setiap SKPK dapat menyerap anggaran sekitar 25-30 persen per bulan hingga akhir tahun. Target itu dimaksudkan agar dana pemulihan tidak berhenti pada tahap perencanaan.

“Kami berharap dalam sebulan bisa terserap 25–30 persen per bulan agar realisasi seluruhnya yang terkirim ke Aceh Singkil,” ujar Edy.

Satgas PRR bersama pemerintah daerah juga melakukan peninjauan sejumlah lokasi yang terdampak bencana. Di antaranya ruas jalan batas Aceh Selatan-Aceh Singkil, fasilitas Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Ujung Bawang, serta SD Mukti Harapan di Singkohor.

Untuk sektor kesehatan, tambahan TKD mengalokasikan Rp1,8 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp600 juta untuk pengadaan meubelair dan Rp1,2 miliar untuk perbaikan fisik Puskesmas dan Pustu terdampak banjir.

Tiga paket pengadaan telah disiapkan untuk mendukung layanan kesehatan, termasuk Puskesmas Singkil dan 14 Pustu di tiga kecamatan.

Sebagian pekerjaan fasilitas kesehatan telah memasuki tahap kontrak. Sementara penanganan fasilitas kesehatan di Ujung Bawang masih menunggu penyesuaian APBK terkait relokasi sarana dan prasarana.

Pemulihan juga menyasar sektor pendidikan. SD Mukti Harapan di Singkohor yang mengalami kerusakan lebih dari 90 persen akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman di sekitar kawasan semula.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui dukungan anggaran Rp3,5 miliar untuk pembangunan sekolah baru tersebut. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah darurat.

“Bulan 9 sudah bisa digunakan. Untuk sementara siswa belajar di sekolah darurat. Selanjutnya kalau bangunan sekolah barunya selesai, baru pindah ke sana,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Syam’un Nst.

Dengan kondisi realisasi keuangan yang masih nol persen, percepatan administrasi menjadi pekerjaan utama pemerintah kabupaten. Dana yang telah tersedia perlu segera dikonversi menjadi pekerjaan pemulihan yang dapat dirasakan masyarakat terdampak bencana.