Dana Desa Berkurang, Aceh Besar Dorong BUMG Jadi Penggerak Ekonomi Gampong

Kepala DPMG Aceh Besar Jakfar, SP, M.Si, memberikan sambutan pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUMG Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar

JANTHO — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mendorong Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah berkurangnya alokasi Dana Desa. Pengurus BUMG diminta tidak hanya mengelola kelembagaan, tetapi mampu membangun usaha yang menghasilkan pendapatan bagi gampong dan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar, mengatakan penguatan kapasitas pengurus menjadi penting agar BUMG dapat mengurangi ketergantungan gampong terhadap Dana Desa. Hal itu disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas BUMG Aceh Besar 2026 di kawasan wisata Tebing Babah Dua, Gampong Meunasah Balee, Kecamatan Lhoknga, Rabu, 5 Agustus 2026.

“Ketika dukungan Dana Desa semakin berkurang, BUMG harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan gampong yang mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Jakfar.

Pelatihan yang berlangsung 5-6 Agustus itu diikuti sekitar 120 pengurus BUMG dari berbagai gampong di Aceh Besar. Materi yang diberikan mencakup tata kelola kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, dan inovasi bisnis.

Menurut Jakfar, BUMG perlu memiliki usaha yang dikelola secara profesional agar dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Pengembangan usaha juga harus disesuaikan dengan potensi masing-masing gampong.

“Pelatihan ini kami harapkan benar-benar dapat meningkatkan kapasitas pengurus BUMG sehingga mampu membangun usaha yang tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jakfar menyebut BUMG Maju Mandiri Aceh Besar yang meraih peringkat ketiga terbaik tingkat nasional pada sektor desa wisata pada 2026 sebagai salah satu contoh pengelolaan yang dapat dikembangkan. Capaian tersebut, menurut dia, menunjukkan BUMG di Aceh Besar memiliki peluang bersaing jika dikelola dengan baik.

Namun, tantangan berikutnya adalah memperbanyak BUMG yang mampu menghasilkan usaha produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kemampuan pengurus tidak berhenti pada administrasi, tetapi juga mencakup kemampuan membaca peluang usaha.

Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti mengatakan keberhasilan BUMG tidak semata-mata ditentukan besarnya modal. Kemampuan mengelola usaha dan membaca potensi ekonomi gampong menjadi faktor penting.

“Memulai usaha tidak harus dengan modal yang besar. Yang paling penting adalah bagaimana usaha itu dikelola dengan baik,” kata Abdul.

Ia mencontohkan kawasan Peukan Bada dan Lhoknga yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui BUMG. Potensi tersebut, kata dia, perlu diolah menjadi kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pelatihan tersebut digelar DPMG Aceh Besar dengan tema “Membangun BUMG yang Tangguh, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui Kapasitas Tata Kelola dan Inovasi Usaha Gampong”. Peserta mendapat materi dari tenaga ahli bidang struktur dan tata kelola BUMG Ermiza serta praktisi keuangan Jurianto.

Bagi pemerintah daerah, penguatan BUMG menjadi salah satu cara agar ekonomi gampong tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah. BUMG dituntut mampu mengelola potensi lokal menjadi usaha yang berkelanjutan sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi gampong.