Bupati Gayo Lues: Kinerja Pemerintah Tak Hanya Diukur dari Opini BPK
Suhaidi menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dan DPRK untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
 |
| Gambar Bupati Gayo Lues, Suhaidi, saat menghadiri rapat penyampaian rekomendasi DPRK Gayo Lues terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRK Gayo Lues, Senin (3/8/2026). |
GAYO LUES — Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan kinerja pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Menurut dia, ukuran keberhasilan pemerintahan juga terlihat dari kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Suhaidi saat menghadiri rapat penyampaian rekomendasi DPRK Gayo Lues terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Gedung DPRK Gayo Lues, Senin, 3 Agustus 2026.
Suhaidi mengatakan hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu indikator untuk menilai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun, opini tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari opini atas laporan keuangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat," kata Suhaidi.
Ia mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai ketentuan.
"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut secara serius, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Menurut Suhaidi, tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar kewajiban administratif. Rekomendasi BPK dan DPRK dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan serta mencegah persoalan serupa berulang.
Ia juga mengajak DPRK Gayo Lues memperkuat pengawasan dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Hubungan eksekutif dan legislatif, kata dia, perlu diarahkan untuk mengawal kebijakan pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Suhaidi.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selanjutnya akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan perbaikan tata kelola keuangan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah.
Baca Juga:
