Bendera Bulan Bintang Jadi Sorotan, Pemerintah Aceh dan DPRA Cari Kepastian Hukum ke Mendagri

Forkopimda Aceh Bahas Kerusuhan dan Persoalan Bendera Bulan Bintang

THE ATJEH NET - Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang. Langkah itu disepakati dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh setelah kericuhan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.

Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Ahad, 16 Agustus 2026. Forum tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan rapat digelar atas arahan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Salah satu agenda utamanya mencari akar persoalan dan solusi atas peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya.

“Terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol yaitu kerusuhan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, kericuhan pada Sabtu, 15 Agustus, terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Dalam peristiwa tersebut terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bulan Bintang. Di Pendopo Gubernur Aceh juga dilaporkan terjadi perusakan lambang negara Burung Garuda.

### Pemprov Aceh Minta Kepastian soal Bendera Bulan Bintang

Ketua DPRA Zulfadhli dalam rapat Forkopimda meminta adanya kepastian hukum mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang yang selama ini diatur dalam qanun Aceh.

Menurut Nurlis, Zulfadhli mengusulkan agar Pemerintah Aceh dan DPRA berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi itu diperlukan untuk memastikan apakah bendera tersebut dapat digunakan atau tidak.

“Perlu keputusan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri, apakah Bendera Bulan Bintang boleh dinaikkan atau tidak. Kalau boleh ya boleh dan kalau tidak ya tidak,” ujar Nurlis.

Persoalan Bendera Bulan Bintang kembali mencuat setelah insiden pada peringatan Hari Damai Aceh. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muhibbuththabary menilai persoalan tersebut merupakan manifestasi dari sejumlah persoalan yang berkembang di Aceh.

Anggota Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh Tarmizi M Daud menyoroti persoalan lain, seperti ketidakadilan, kondisi ekonomi, kemiskinan, dan dugaan korupsi yang dinilai dapat menambah kekecewaan masyarakat.

Dari sisi penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah mempertanyakan terjadinya kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, termasuk penurunan Bendera Merah Putih dan perusakan lambang negara.

Kepala BIN Daerah Aceh Brigjen TNI Andrie Patriko Mulia, menurut Nurlis, menyampaikan adanya dugaan pihak tertentu yang menggerakkan massa dalam peristiwa tersebut, termasuk melibatkan anak di bawah umur. Dugaan tersebut masih merupakan informasi yang disampaikan dalam rapat Forkopimda.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan sejumlah pejabat lainnya, kata Nurlis, mengimbau massa yang berkumpul di sekitar Masjid Raya Baiturrahman untuk menjaga ketertiban.

Forkopimda Aceh kemudian menyepakati enam rekomendasi untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Rekomendasi itu mencakup ajakan menahan diri, mencegah aksi serupa melalui pendekatan persuasif, memperkuat komunikasi dengan ulama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang menenangkan.

Forkopimda juga menegaskan perdamaian Aceh sebagai fondasi bersama dalam pembangunan daerah.

Selain persoalan Bendera Bulan Bintang, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengusulkan rapat Forkopimda digelar secara rutin. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyetujui usulan tersebut. Pangdam mengusulkan rapat dilaksanakan setiap bulan.