APBK Aceh Utara 2027 Diproyeksikan Defisit Rp16,1 Miliar, Pendapatan Turun Rp331 Miliar
Pendapatan Aceh Utara 2027 diproyeksikan Rp2,23 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,25 triliun
THE ATJEH NET — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp2,23 triliun, turun sekitar Rp331,56 miliar dibandingkan APBK 2026. Di sisi lain, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp2,25 triliun sehingga terjadi defisit Rp16,16 miliar.
Rancangan KUA serta PPAS APBK Aceh Utara 2027 tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III DPRK Aceh Utara di Lhoksukon, Senin, 24 Agustus 2026.
Dokumen diserahkan Sekretaris Daerah Aceh Utara Dayan Albar yang mewakili Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil atau Ayah Wa. Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan Aceh Utara 2027 ditargetkan Rp2.236.358.960.153,22. Angka itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp331,25 miliar, pendapatan transfer Rp1,89 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp14,23 miliar.
Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp2.252.525.076.747. Dengan demikian, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp16.166.116.593,78.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pendapatan Turun karena Alokasi Transfer Belum Final
Penurunan proyeksi pendapatan sekitar Rp331,56 miliar dibandingkan APBK 2026 yang mencapai Rp2,567 triliun belum sepenuhnya menggambarkan kapasitas pendapatan Aceh Utara pada 2027.
Pemerintah daerah menyebut angka tersebut masih berupa prognosa karena belum memperhitungkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah juga masih menunggu regulasi pedoman penyusunan APBD dari Kementerian Dalam Negeri serta ketetapan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan.
Untuk 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan enam prioritas pembangunan, yakni pemulihan infrastruktur dasar; pemulihan ekonomi; peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan; pengentasan kemiskinan; peningkatan kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta peningkatan pemahaman syariat Islam.
Bupati juga meminta seluruh kepala SKPK fokus berada di daerah selama pembahasan anggaran. Perjalanan dinas ke luar daerah tidak diperbolehkan tanpa izin selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung.
Realisasi APBK 2025 Capai 94,94 Persen
Dalam rapat paripurna berikutnya, DPRK Aceh Utara juga menerima penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2025.
Pendapatan daerah pada 2025 terealisasi lebih dari Rp2,4 triliun atau 94,94 persen dari target lebih dari Rp2,5 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai lebih dari Rp2,4 triliun atau 91,08 persen dari target sekitar Rp2,6 triliun.
Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp91,2 miliar atau 100,12 persen dari target Rp91,1 miliar. Dari pelaksanaan APBK tersebut, tercatat SiLPA lebih dari Rp107 miliar.
Bupati Ismail A. Jalil mengakui realisasi pendapatan dan belanja pada 2025 belum mencapai hasil maksimal. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun berikutnya.
DPRK Beri Waktu 21 Hari Bahas KUA-PPAS
Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali mengatakan Panitia Anggaran DPRK mendapat waktu 21 hari untuk membahas rancangan KUA-PPAS APBK 2027. Ketentuan itu berdasarkan keputusan Badan Musyawarah DPRK tertanggal 22 Agustus 2026.
Arafat meminta tim legislatif dan eksekutif aktif dalam pembahasan agar seluruh tahapan penetapan anggaran dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Rancangan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Aceh Utara 2025–2029. Pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan 2027, yakni pembangunan berkelanjutan berbasis ketahanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh Utara pascabencana.
Baca Juga:
