57.485 Hektare Sawah Aceh Terdampak Bencana, Baru 40.852 Hektare Masuk Pemulihan

BANDA ACEH — Sebanyak 57.485 hektare sawah di Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Dari luas tersebut, 40.852 hektare atau sekitar 71 persen sudah dan sedang masuk program optimalisasi lahan serta rehabilitasi.

Data itu disampaikan Pemerintah Aceh sebagai penjelasan mengenai progres pemulihan sektor pertanian setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan sejumlah masukan mengenai rehabilitasi sawah dan kebun di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan luas sawah terdampak tersebut terdiri atas berbagai tingkat kerusakan. Berdasarkan data terbaru Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 27.437 hektare masuk kategori rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare lainnya hilang.

“Lahan sawah terdampak bencana 57.485 hektare,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa, 5 Agustus 2026.

Menurut dia, pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan dinas pertanian kabupaten/kota di Aceh telah menjalankan optimalisasi lahan serta rehabilitasi untuk sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Total lahan yang sudah dan sedang ditangani mencapai 40.852 hektare.

Artinya, masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan terdampak yang belum masuk dalam cakupan pemulihan tersebut. Pemerintah belum merinci dalam keterangan itu berapa luas dari sisa lahan tersebut yang berada pada kategori rusak berat, hilang, atau membutuhkan penanganan lanjutan.

Pemulihan sawah menjadi salah satu persoalan penting setelah bencana karena kerusakan lahan berdampak langsung terhadap kegiatan produksi petani. Rehabilitasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik sawah, tetapi juga kesiapan lahan untuk kembali ditanami.

Pemerintah Aceh juga menjelaskan mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian yang nilainya sekitar Rp2,5 triliun. Nurlis menegaskan anggaran tersebut bukan dana yang ditransfer langsung ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Nurlis.

Menurut dia, sekitar Rp515 miliar dari alokasi tersebut berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota. Dana itu digunakan antara lain untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah sekitar 40.000 hektare melalui skema Tugas Pembantuan.

Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Aceh dari Kementerian Pertanian pada 23 Juli 2026, sekitar Rp2 triliun lainnya dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk alat dan mesin pertanian serta pembibitan dan perkebunan. Bantuan berupa bibit padi dan jagung, misalnya, diterima pemerintah daerah dalam bentuk barang, bukan transfer anggaran.

Untuk anggaran yang berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota, realisasinya mencapai 47,8 persen dari total Rp515 miliar hingga 3 Agustus 2026.

Pemerintah Aceh menyatakan proses pemulihan masih berjalan. Kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh serta dinas pertanian kabupaten dan kota di wilayah terdampak.

Nurlis mengatakan Pemerintah Aceh menanggapi positif dukungan Kementerian Pertanian terhadap pemulihan sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah daerah juga menyatakan perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme anggaran agar tidak muncul persepsi bahwa seluruh nilai dukungan tersebut masuk sebagai dana daerah.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menurut Nurlis, juga telah menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika bertemu di Jakarta pada 4 Agustus 2026.

Namun, tantangan pemulihan masih besar. Dari 57.485 hektare sawah yang terdampak, baru sekitar 40.852 hektare yang sudah dan sedang ditangani. Sebanyak 16.276 hektare di antaranya tercatat mengalami kerusakan berat, sedangkan 120 hektare dinyatakan hilang.

Besarnya kerusakan membuat keberhasilan program pemulihan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga kecepatan pelaksanaan di lapangan, ketepatan sasaran bantuan, serta kemampuan mengembalikan lahan terdampak menjadi sawah yang kembali produktif.