21 Tahun Damai Aceh, Fadhlullah: Tantangan Kini Memastikan Perdamaian Dirasa Generasi Muda

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh saat menyampaikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).

THE ATJEH NET — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan tantangan Aceh setelah 21 tahun perdamaian bukan lagi mengakhiri konflik, melainkan memastikan manfaat perdamaian dirasakan seluruh masyarakat, terutama generasi muda.

Hal itu disampaikan Fadhlullah dalam peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang digelar Pemerintah Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2026.

“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah.

Menurut dia, keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari berhentinya konflik. Perdamaian harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan munculnya peluang bagi generasi muda.

“Ukuran keberhasilan perdamaian bukan hanya berakhirnya konflik, tetapi tegaknya keadilan, meningkatnya kesejahteraan, dan tumbuhnya harapan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Perdamaian Aceh ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun.

Fadhlullah mengajak masyarakat mengenang para syuhada serta menghormati pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses perdamaian.

Ia menyebut para tokoh perdamaian, mediator dan tim perunding di Helsinki, pemerintah Indonesia, negara sahabat, ulama, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut.

Namun, setelah dua dekade lebih perdamaian berjalan, pemerintah menghadapi tantangan berbeda: mengubah stabilitas politik dan keamanan menjadi kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Fadhlullah menerima sertifikat tanah seluas 600 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Tanah tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi eks kombatan GAM dan korban konflik Aceh, sesuai dengan amanat MoU Helsinki.

Fadhlullah juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dan sertifikat penghargaan kepada sejumlah pemangku kebijakan yang dinilai berperan dalam menjaga perdamaian Aceh.

Ia berharap pemberian aset dan berbagai program pembangunan dapat menjadi bagian dari upaya menerjemahkan perdamaian ke dalam manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Untuk itu, mari kita rawat perdamaian dengan kerja nyata, saling menghormati, dan saling mempercayai. Mari kita jadikan Aceh sebagai daerah yang damai, maju, islami, dan bermartabat,” kata Fadhlullah.