137 Jembatan Rusak di Bener Meriah, Pemkab Tak Yakin Semua Pulih Sebelum Akhir 2026

Pemulihan akses jalan Aceh Utara-Bener Meriah

THE ATJEH NET - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, belum yakin seluruh 137 jembatan yang rusak akibat bencana dapat dipulihkan sebelum akhir 2026. Keterbatasan waktu dan kebutuhan penanganan yang besar membuat pemerintah daerah memprioritaskan sejumlah pekerjaan yang dinilai bisa segera diselesaikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan kondisi jembatan menjadi persoalan paling berat dalam pemulihan infrastruktur pascabencana.

“Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua,” kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kerusakan tersebut merupakan bagian dari dampak bencana yang melanda sejumlah infrastruktur di Bener Meriah. Pemerintah daerah kini menyiapkan paket rehabilitasi dan rekonstruksi yang pembiayaannya berasal dari bantuan pemerintah daerah lain dan Pemerintah Aceh.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp28,28 miliar. Rinciannya, Rp27 miliar berasal dari bantuan keuangan antardaerah dan Rp1,28 miliar dari dana otonomi khusus Pemerintah Aceh.

Bantuan Rp27 miliar berasal dari Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar, Pemerintah Kota Sawahlunto Rp1 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rp1 miliar.

Sementara dana otonomi khusus Rp1,28 miliar akan digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.

Alpahmi mengatakan seluruh paket pekerjaan telah disiapkan dan memasuki tahap persiapan lelang.

“Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100 persen, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana,” ujarnya.

Paket tersebut mencakup perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih.

Pemkab Bener Meriah memperkirakan perbaikan jalan sepanjang sekitar satu kilometer dapat diselesaikan sebelum Desember karena cakupan kerusakannya relatif terbatas.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada jembatan. Dengan 137 jembatan yang masuk dalam kewenangan kabupaten dan mengalami kerusakan, pemerintah daerah tidak menjamin seluruhnya dapat ditangani dalam tahun ini.

Kondisi itu menunjukkan bahwa anggaran yang telah tersedia belum otomatis menyelesaikan seluruh kebutuhan pemulihan infrastruktur pascabencana.

Pemerintah daerah harus menentukan prioritas pekerjaan sesuai tingkat kerusakan dan ketersediaan pembiayaan.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, meminta Pemkab Bener Meriah mempercepat proses dari perencanaan menuju kontrak dan pekerjaan fisik.

Menurut dia, pemerintah pusat akan melihat tingkat realisasi bantuan ketika mengevaluasi kebutuhan dukungan anggaran daerah pada tahap berikutnya.

“Yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi,” kata Imran.

Karena itu, Pemkab Bener Meriah menargetkan penyerapan bantuan dapat dipacu sebelum akhir Desember 2026.

Di sisi lain, jumlah jembatan yang rusak menunjukkan pemulihan tidak hanya bergantung pada kecepatan lelang. Kebutuhan perbaikan 137 jembatan juga membutuhkan dukungan pembiayaan dan tahapan pekerjaan lebih panjang, sehingga target seluruh infrastruktur pulih tahun ini masih sulit dipastikan.