Wakil Ketua DPRA Desak Menteri PU Copot Kepala BPJN Aceh, Soroti Lambannya Penanganan Jalan Enang-Enang

Jembatan dan jalan di kawasan Enang-Enang terputus akibat banjir dan longsor. Foto: BPJN Aceh

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Salihin, mendesak Menteri Pekerjaan Umum mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Desakan itu disampaikan menyusul lambatnya penanganan ruas jalan nasional di kawasan Enang-Enang yang terdampak banjir dan longsor.

Menurut Salihin, keterlambatan penanganan terlihat dari upaya masyarakat yang membangun akses jalan secara swadaya agar aktivitas dan distribusi hasil pertanian tetap berjalan.

"Kalau masyarakat sampai harus membangun akses jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU harus mencopot Kepala BPJN Aceh dan menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah," kata Salihin kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Ia mengatakan, persoalan jalan Enang-Enang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJN Aceh jauh sebelum menjadi perhatian publik. Aspirasi itu, kata dia, juga disampaikan bersama anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, Ruslan Daud.

Menurut Salihin, lambatnya tindak lanjut membuat warga terpaksa membuka jalur alternatif secara mandiri demi menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

"Kalau sejak awal aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, saya yakin polemik ini tidak akan sebesar sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral," ujarnya.

Ia menilai ruas Aceh Tengah–Bener Meriah memiliki peran strategis karena menjadi penghubung wilayah pantai utara dengan dataran tinggi Gayo. Jalur tersebut digunakan untuk distribusi hasil pertanian, perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas warga.

Salihin juga meminta pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana. Menurut dia, akses jalan yang segera pulih menjadi kebutuhan utama masyarakat agar aktivitas ekonomi kembali berjalan.

"Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang bisa dilalui dengan aman agar aktivitas ekonomi kembali normal," katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Pelaksana Tugas Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, sebelumnya menyatakan penanganan permanen jalan dan jembatan di kawasan Enang-Enang telah diprogramkan. Ia juga mengatakan penggunaan jalan darurat yang dibangun secara swadaya belum direkomendasikan karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan hasil kajian teknis.

Zulkarnaini turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.

Namun, bagi Salihin, penjelasan tersebut belum menjawab harapan masyarakat yang menginginkan percepatan pemulihan infrastruktur.

"Kalau orientasinya benar-benar pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian," ujarnya.

Salihin menegaskan desakan itu disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan infrastruktur yang lebih cepat, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.