Pemerintah Aceh Siapkan Inovasi Ubah Lumpur Pascabencana Jadi Bata Ringan untuk Pulihkan 57 Ribu Hektare Sawah

Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Lumpur Pascabencana yang digelar Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui kolaborasi bersama Forum Zakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat, Kamis (9/7/2026).

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyiapkan inovasi pemanfaatan lumpur pascabencana hidrometeorologi menjadi material konstruksi, seperti batu bata dan bata ringan, untuk mempercepat pemulihan puluhan ribu hektare lahan pertanian yang terdampak sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Gagasan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Lumpur Pascabencana yang digelar Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama Forum Zakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Syiah Kuala (USK), dan Nurul Hayat, Kamis, 9 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan pemanfaatan endapan lumpur menjadi material bangunan dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak serta menciptakan nilai ekonomi dari material yang selama ini dianggap sebagai limbah bencana.

"Memulihkan sawah berarti memulihkan kehidupan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian daerah," kata Robby.

Data Pemerintah Aceh menunjukkan luas lahan sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi mencapai sekitar 57.364 hektare. Dari jumlah itu, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.405 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare tergolong rusak berat.

Penanganan lahan dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang telah dilakukan melalui dukungan Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah. Adapun lahan yang mengalami kerusakan berat masih memerlukan pendekatan dan teknologi yang lebih komprehensif.

Karena itu, Pemerintah Aceh menggandeng BRIN, USK, Forum Zakat, dan Nurul Hayat untuk mengembangkan hasil riset pemanfaatan lumpur pascabencana menjadi bata ringan dan material konstruksi lainnya.

Menurut Robby, apabila hasil penelitian tersebut dapat diterapkan, manfaatnya tidak hanya mempercepat rehabilitasi lahan pertanian, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, dan meningkatkan pendapatan warga di wilayah terdampak bencana.

Pemerintah Aceh juga mendorong agar hasil FGD segera ditindaklanjuti melalui penyusunan peta jalan implementasi, pelaksanaan proyek percontohan, penyusunan standar teknis, hingga penguatan regulasi dan dukungan pembiayaan agar inovasi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia, mengatakan FGD menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelum memasuki tahap penerapan di lapangan.

"FGD ini menjadi tahapan penting agar seluruh hasil penelitian dapat disepakati bersama sebelum diterapkan secara nyata di lapangan. Kami ingin implementasinya berjalan tepat sasaran, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat terdampak," ujarnya.

Selain menyiapkan implementasi teknologi, pemerintah juga berencana memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengolah lumpur pascabencana menjadi bata ringan secara mandiri. Langkah itu diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lembaga kemanusiaan tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tidak berhenti pada penelitian, tetapi dapat diterapkan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi pascabencana dan penguatan ketahanan pangan di Aceh.