Mualem Minta Prabowo Tinjau Ulang Blok Migas Andaman, Dorong Pengolahan Gas di Arun dan Revisi Bagi Hasil
Surat Gubernur Aceh ke Presiden meminta revisi pengembangan Blok South Andaman, pengolahan gas di darat, dan peninjauan skema bagi hasil migas.
BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali rencana pengembangan (Plan of Development atau PoD) I Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, sekaligus meminta revisi skema bagi hasil migas yang dinilai belum menguntungkan daerah.
Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, membenarkan pengiriman surat tersebut. Menurut dia, langkah itu merupakan respons Pemerintah Aceh terhadap persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo yang sebelumnya diterbitkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respons Pemerintah Pusat," kata Nurlis di Banda Aceh, Senin, 6 Juli 2026.
Persetujuan PoD I itu tertuang dalam surat Menteri ESDM Nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026 tertanggal 9 Maret 2026 kepada SKK Migas. Dalam dokumen tersebut, pengolahan gas dari Lapangan Tangkulo disetujui menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) atau fasilitas produksi terapung di laut.
Sebelum mengirim surat kepada Presiden, Pemerintah Aceh mengkaji dokumen PoD I melalui rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun pada 25 Juni 2026. Pertemuan itu melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, serta sejumlah pemangku kepentingan.
"Dari hasil rapat inilah yang menjadi inti surat gubernur," ujar Nurlis.
Empat Usulan kepada Presiden
Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh menyampaikan empat usulan utama.
Pertama, meminta pemerintah pusat meninjau kembali skema bagi hasil migas pada PoD I. Pemerintah Aceh menilai porsi bagi hasil yang diterima pemerintah, yakni 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak, masih perlu dievaluasi.
"Pemerintah Aceh berharap pembagian itu dapat dirasionalkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan Aceh," kata Nurlis.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dari Lapangan Tangkulo diolah di darat (onshore) di kawasan KEK Arun, memanfaatkan infrastruktur bekas PT Arun NGL yang telah tersedia. Menurut Pemerintah Aceh, skema ini dinilai lebih berpotensi mendorong pertumbuhan industri hilir dibandingkan pengolahan di fasilitas terapung.
Ketiga, Gubernur Aceh meminta Presiden mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau kembali dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo.
Keempat, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya alokasi khusus minyak dan gas bumi bagi Aceh.
Potensi Industri Hilir
Nurlis mengatakan kawasan Andaman memiliki enam wilayah kerja migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman.
Lapangan Tangkulo di South Andaman diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 300 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sales Agreement (GSA) kepada PLN.
Menurut Nurlis, sisa kapasitas produksi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai industri hilir apabila pengolahan dilakukan di Aceh.
Selain gas, lapangan itu juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk tersebut dapat diolah menjadi nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia dan bahan bakar.
"Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang. Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi," kata Nurlis.
Baca Juga:
