HRD Kawal Rekonstruksi Infrastruktur Aceh Pascabencana, Jalan Wer Lah-Simpang Lancang Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA- Komitmen Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD) dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh kembali membuahkan hasil. Salah satu aspirasi strategis masyarakat di wilayah tengah Aceh kini mulai mendapat perhatian pemerintah pusat melalui usulan rekonstruksi ruas Jalan Wer Lah-Simpang Lancang yang ditetapkan sebagai prioritas pertama Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.

Langkah tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah yang sejak bencana banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu harus menghadapi kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan dan jembatan, sehingga menghambat mobilitas warga serta aktivitas perekonomian.

Ruas Jalan Wer Lah-Simpang Lancang sepanjang sekitar 8 kilometer itu diusulkan dengan nilai anggaran sekitar Rp40 miliar. Kehadirannya diharapkan menjadi jalur alternatif strategis yang mampu memperkuat konektivitas kawasan tengah Aceh, memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat akses pelayanan publik, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kepada wartawan, Kamis (9/7/2026), HRD mengatakan perjuangan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya saat melakukan reses, kunjungan kerja, serta dialog dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah maupun Aceh Tengah.

Menurut mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah.

"Sebagai wakil rakyat, tugas kami bukan hanya mendengar aspirasi masyarakat, tetapi memastikan aspirasi itu benar-benar diperjuangkan hingga menjadi perhatian pemerintah pusat. Selama ini masyarakat berharap akses jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian segera ditangani, dan itulah yang terus kami kawal dalam setiap pembahasan bersama Kementerian Pekerjaan Umum maupun di Komisi V DPR RI," ujar HRD.

Selain memperjuangkan ruas Jalan Wer Lah-Simpang Lancang, HRD juga mengungkapkan bahwa pembangunan Jembatan Weh Porak di Kecamatan Pinto Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Jembatan dengan konstruksi rangka baja sepanjang 40 meter tersebut akan dilengkapi jalan pendekat sepanjang 20 meter dengan total anggaran sekitar Rp80 miliar. Infrastruktur itu dirancang untuk meningkatkan kapasitas jalur lintas tengah Aceh, khususnya dalam mendukung mobilitas kendaraan berat dan distribusi logistik antardaerah.

HRD menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum beserta seluruh jajaran yang dinilainya terus menunjukkan komitmen nyata dalam mempercepat pemulihan infrastruktur Aceh pascabencana.

"Alhamdulillah, Menteri PU telah bekerja keras dan beberapa kali turun langsung ke lapangan melihat kondisi infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. Banyak ruas jalan, jembatan, serta fasilitas lainnya yang kini mulai diperbaiki. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam membantu Aceh bangkit," katanya.

Ia menegaskan, masuknya ruas Jalan Wer Lah-Simpang Lancang sebagai prioritas usulan IJD merupakan bukti bahwa sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, HRD menekankan bahwa perjuangannya belum selesai. Sebagai anggota Komisi V DPR RI, ia berkomitmen terus mengawal seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan agar proyek tersebut benar-benar terealisasi.

"Ini bukan sekadar membangun jalan dan jembatan. Ini adalah upaya membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, kami akan terus mengawal hingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Terkait dinamika yang berkembang mengenai penanganan akses di kawasan Enang-Enang, HRD mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang baik dan menghindari polemik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan jembatan layang Enang-Enang sebagai solusi permanen atas kerusakan berat yang terjadi akibat bencana. Namun karena proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dan proses perencanaan yang matang, masyarakat diharapkan bersabar.

Sembari menunggu pembangunan jembatan layang tersebut, pemerintah akan membangun jalan elak sementara melalui ruas Wer Lah-Simpang Lancang yang kini telah masuk daftar prioritas nasional.

"Saya berharap seluruh pihak menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan kepada publik harus memberikan ketenangan dan kepastian, sehingga tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap komitmen pemerintah pusat, khususnya Kementerian PU dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Aceh," jelas HRD.

Pada kesempatan itu, HRD juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPRA Fraksi PKB, Salihin, yang dinilainya konsisten mendukung perjuangan masyarakat Gayo dalam mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jembatan di lintas tengah Aceh.

Menutup keterangannya, HRD menegaskan bahwa kawasan Enang-Enang bukan hanya memiliki fungsi strategis sebagai jalur transportasi, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Gayo.

Dengan masuknya proyek-proyek strategis tersebut ke dalam prioritas pembangunan nasional, masyarakat berharap proses rekonstruksi infrastruktur di wilayah tengah Aceh dapat segera terealisasi sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pascabencana.(Rel)