Pembangunan Huntap Pascabencana Aceh Baru 4,9 Persen, Pemerintah Kejar 37 Ribu Rumah hingga 2028

Ilustrasi salah satu hunian tetap (Huntap) yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk korban banjir di Desa Meunasah Bujok, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Aceh Utara

BANDA ACEH – Pemerintah baru menyelesaikan sebagian kecil pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga Aceh yang kehilangan rumah akibat bencana hidrometeorologi. Hingga 23 Juli 2026, progres pembangunan baru mencapai 4,9 persen dari target 37.373 unit yang ditetapkan hingga 2028.

Data Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatra menunjukkan sebanyak 1.832 unit huntap masih dalam tahap pembangunan. Sementara itu, 401 unit telah selesai dan siap ditempati masyarakat.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatra yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Z.A., mengatakan penyediaan hunian tetap menjadi salah satu prioritas pemulihan pascabencana di Aceh.

"Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun ini untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal, Sabtu, 25 Juli 2026.

Menurut dia, pembangunan huntap tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah, tetapi juga memastikan kawasan permukiman baru aman dan layak dihuni. Lokasi pembangunan harus sesuai tata ruang, memiliki status lahan yang jelas, serta didukung akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.

Pemerintah juga memastikan kawasan yang masuk zona merah bencana tidak akan dijadikan lokasi permukiman baru.

Safrizal menjelaskan pembangunan huntap dilakukan melalui tiga skema. Kementerian PKP membangun kawasan permukiman di lahan yang telah berstatus clear and clean. BNPB menangani pembangunan secara in situ di atas lahan milik warga terdampak, sedangkan sebagian lainnya dibangun melalui bantuan swadaya masyarakat dan lembaga.

Pada 2026, Kementerian PKP mengalokasikan sekitar Rp1,8 triliun untuk pembangunan huntap. Proses lelang untuk lokasi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis telah berjalan sehingga pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada awal Agustus.

"Untuk lahan yang sudah memenuhi persyaratan, proses lelang sudah berjalan. Kami berharap awal Agustus pembangunan huntap tahap 2026 sudah bisa dimulai di seluruh wilayah Aceh," ujarnya.

Selain melalui Kementerian PKP, pembangunan rumah juga dilakukan melalui skema BNPB. Di Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 104 rumah bantuan telah ditempati warga. Sementara itu, pembangunan rumah bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi masih berlangsung, dengan sekitar 500 unit dalam proses pembangunan dan 50 unit telah selesai.

Safrizal mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi kendala penyediaan lahan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Tamiang, lokasi pembangunan masih difinalisasi di kawasan PT Semadam dan direncanakan mulai dibangun pada 2027. Adapun di Aceh Tengah dan Gayo Lues, lokasi telah disepakati, namun proses pengadaan lahan masih berlangsung.

Program pembangunan huntap merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh periode 2026–2028 yang memperoleh alokasi anggaran Rp58,973 triliun. Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran sekitar Rp24 triliun pada 2026 dapat berjalan optimal agar proses pemulihan tidak bergeser ke tahun berikutnya.