Nilam Aceh Didorong Naik Kelas, dari Bahan Baku Ekspor Menjadi Industri Hilir UMKM
Kementerian UMKM menyiapkan pembiayaan, standardisasi, dan rantai pasok agar petani nilam Aceh mendapat nilai tambah.
BANDA ACEH - Nilam Aceh yang selama ini menjadi salah satu bahan baku industri parfum dunia mulai diarahkan masuk ke tahap hilirisasi. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan dukungan pembiayaan dan penguatan rantai pasok agar komoditas ini tidak berhenti sebagai produk mentah.
Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, mengatakan nilam Aceh memiliki posisi penting di pasar global karena kualitas minyak yang dihasilkan, terutama kandungan Patchouli Alcohol (PA) yang menjadi salah satu indikator utama minyak nilam.
“Nilam Aceh masuk dalam komoditas ekspor dunia dan memiliki PA alami yang sangat baik,” kata Bagus secara daring setelah penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan nilam Aceh di Banda Aceh, Rabu, 8 Juli.
Menurut dia, potensi tersebut perlu diikuti dengan penguatan industri dari hulu hingga hilir. Selama ini, sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas produksi, akses pembiayaan, hingga pemasaran.
Kementerian UMKM akan mendorong pengembangan nilam Aceh melalui pendekatan ekosistem usaha, termasuk membantu petani dan pelaku usaha memenuhi standar pasar internasional.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie, mengatakan pemerintah akan memfasilitasi akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster serta pendampingan standardisasi produk.
“Kami membantu standardisasi agar memenuhi ISO serta membuka akses pemasaran untuk memenuhi permintaan global,” ujar Metty.
Ia mengatakan pengembangan nilam Aceh diharapkan menjadi model kemitraan antara petani, perusahaan, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Pola tersebut nantinya dapat diterapkan pada komoditas unggulan lain.
1.500 Petani Masuk Rantai Kemitraan
Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, mengatakan pihaknya telah membangun jaringan kemitraan dengan 1.500 petani nilam yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Aceh.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 372 petani di tujuh kabupaten telah melalui proses validasi dan asesmen untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Pendataan dilakukan melalui sistem digital Razma D-Clone yang memetakan lokasi lahan dalam bentuk poligon. Saat ini, luas lahan nilam yang telah terdata mencapai 1.375 hektare di 49 titik wilayah kemitraan.
“Semua pihak bisa mengakses dasbor sistem ini, termasuk Universitas Samudra untuk pendampingan dan BSI untuk memantau perkembangan budidaya,” kata Razuan.
Menurut dia, pemetaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepastian produksi bagi industri. Data lahan dan petani menjadi dasar dalam menjaga pasokan bahan baku secara berkelanjutan.
Pembiayaan Jadi Tantangan Petani
Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, mengatakan pihaknya siap mendukung pembiayaan petani nilam melalui skema KUR Klaster Avalis.
Dalam skema tersebut, perusahaan mitra berperan sebagai avalis yang mendukung kelayakan kelompok usaha penerima pembiayaan.
“BSI siap memberikan pelayanan KUR kepada para petani nilam sesuai ketentuan dan kelayakan masing-masing,” ujar Bambang.
Pengembangan industri nilam Aceh masih membutuhkan penguatan di sejumlah sektor, mulai dari produktivitas petani, teknologi pengolahan, hingga kepastian pasar. Dengan hilirisasi, pemerintah berharap nilai ekonomi terbesar dari komoditas bernilai ekspor ini tidak hanya dinikmati di sektor perdagangan bahan baku, tetapi juga tumbuh di tingkat petani dan pelaku UMKM.
Baca Juga:
