Komisi I DPRA Minta Pemerintah Aceh Bergerak Cepat Sambut Kerja Sama Sabang-Andaman
DPRA menilai Aceh harus terlibat dalam pengembangan konektivitas Sabang-Andaman agar memperoleh manfaat investasi dan ekonomi.
,%20Tgk%20Muharuddin.jpg) |
| Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin |
BANDA ACEH - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh segera menyiapkan langkah konkret menyusul kesepakatan Indonesia dan India untuk mengembangkan konektivitas antara Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nikobar. Kesiapan daerah dinilai menentukan sejauh mana Aceh dapat memperoleh manfaat ekonomi dari kerja sama tersebut.
Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muharuddin, mengatakan Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi harus mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung agar peluang investasi dan perdagangan dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Pemerintah Aceh perlu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dalam peluang ini, jangan hanya menunggu," kata Muharuddin, Jumat, 10 Juli 2026.
Menurut dia, pemerintah daerah juga harus memastikan Aceh dilibatkan dalam setiap tahapan pengembangan konektivitas tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
"Tentu yang paling penting, Aceh jangan sampai hanya jadi penonton. Aceh wajib dilibatkan dalam hal apa pun dalam kesepakatan ini," ujarnya.
Muharuddin menilai posisi strategis Sabang di jalur pelayaran internasional menjadi modal penting untuk memperkuat peran Aceh sebagai pintu gerbang perdagangan di kawasan Samudra Hindia. Namun, peluang itu hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur, regulasi, serta dukungan investasi sejak dini.
Ia berharap Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar memperoleh ruang dalam pembahasan maupun implementasi kerja sama Indonesia-India tersebut.
Menurutnya, keterlibatan aktif Aceh penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat daerah.
"Manfaat ekonomi yang diharapkan antara lain meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Aceh," kata Muharuddin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati pengembangan konektivitas antara Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nikobar. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026.
Kerja sama tersebut diproyeksikan memperkuat konektivitas maritim kedua negara sekaligus membuka peluang peningkatan perdagangan dan investasi di kawasan barat Indonesia.
Baca Juga:
